10 Pasal Piagam Kerjasama Antara Pemkab Dengan Kejari Boroko

1

10 Pasal Piagam Kerjasama Antara Pemkab Dengan Kejari Boroko

10 Pasal Piagam Kerjasama Antara Pemkab Dengan Kejari Boroko – 10 Pasal Penanda tanganan piagam kerja sama antara pemkab bolmut dengan Kejaksaan Negeri Boroko dalam Apel Perdana PNS (06/04) di lapangan kantor bupati pagi tadi (08.30 Wita) di antaranya sebagai berikut :

Pasal I

Kerja sama ini bertujuan menyelesaikan masalah hukum dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi oleh PIHAK PERTAMA dan berlaku diwilayah kerja Kejaksaan Negeri Boroko dan wilayah hukum lainnya yang berkaitan dengan masalah hukum yang dihadapi PIHAK PERTAMA.

Pasal 2

 Dalam menghadapi permasalahan hukum dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara, PIHAK PERTAMA dapat meminta kepada PIHAK KEDUA dan delanjutnya PIHAK KEDUA menyatakan bersedia untuk memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hokum lain kepada PIHAK PERTAMA.

 Pasal 3

Sebagai subyek hukum perdata, apabila PIHAK PERTANMA sebagai penggugat ataupun tergugat, maka PIHAK PERTAMA dapat memberikan Surat Kuasa khusus kepada PIHAK KEDUA untuk mewakili PIHAK PERTAMA baik didalam pengadilan maupun diluar pengadilan.

 Pasal 4

 Sebagai subyek Hokum Tata Usaha Negara, apabila apabila PIHAK PERTAMA sebagai penggugat ataupun tergugat, maka PIHAK PERTAMA memberikan Surat Kuasa Khusus kepada PIHAK KEDUA untuk mewakili PIHAK PERTAMA baiak di dalam pengadilan maupun diluar pengadilan.

 Pasal 5

Dalam melakukan kerjasama ini, PIHAK KEDUA menyatakan bersedia untuk menerima Surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi untuk mewakili PIHAK PERTAMA baik dalam kedudukan sebagai Penggugat maupun Tergugat.

 Pasal 6

Biaya yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Piagam Kerjasama ini, dibebankan pada PIHAK PERTAMA dengan terlebih dahulu dimusyawarahkan sesuai kebutuhan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan PIHAK PERTAMA.

 Pasal 7

Kedua belah pihak sepakat bahwa setiap perubahan dalam Piagam Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak, dan apabila terjadi perubahan Kerjasama ini, maka akan dibuatakan ADDENDUM atau AMANDEMEN yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Piagam Kerjasama ini.

Pasal 8

Hal – hal lain yang belum diatur dalam Piagam Kerjasama ini akan ditetapkan kemudian dalam ketentuan tersendiri.

 Pasal 9

Piagam Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

 Pasal 10

Piagam kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing – masing mempunyai kekuatan hokum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA yang dibubuhi materai yang cukup dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

LEAVE A REPLY