Calon Penerima Dana Hibah Dan Bansos Harus Berbadan Hukum

0

Calon Penerima Dana Hibah Dan Bansos Harus Berbadan Hukum

Calon Penerima Dana Hibah Dan Bansos Harus Berbadan Hukum – Bupati Bolmut Depri Pontoh menegaskan bagi calon penerima dana hibah dan bantuan sosial (Bansos) dari pemerintah daerah haruslah berbadan hukum, sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pasal 298 ayat 5 huruf d yang mengatur dana hibah menjelaskan bahwa belanja hibah dapat diberikan kepada badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

“Jadi mulai tahun depan ketentuan penerima dana hibah harus berbadan hukum dimaksudkan agar penggunaan dana hibah bisa dipertanggungjawabkan dengan benar,” jelas bupati kepada sejumlah wartawan baru-baru ini. Menurutnya, kalau selama ini pemerima dana hibah dan bansos dibolehkan untuk perseorangan, tapi berikutnya itu sudah ditiadakan atau dihapus. “Jadi khusus yang tidak berbadan hukum seperti bantuan untuk pembangunan rumah ibadah serta bentuan akhir studi kepada para mahasiswa yang mengakhiri kuliah sesuai aturan ini sudah dihapuskan. Sehingga, ini perlu di sosialisasikan kepada semua pihak agar masyarakat bisa mengerti terkait prosedur baru pencairan dana hibah dan bansos,” tegasnya.(bp02)

LEAVE A REPLY