Proyek Jembatan Sangkub, Dituntut Ganti Rugi 200 juta

1

Proyek Jembatan Sangkub, Dituntut Ganti Rugi 200 juta

Proyek Jembatan Sangkub, Dituntut Ganti Rugi 200 juta – Ruangan Asisten I di Kantor Sekretariat Daerah (Setda) Pemerintah Kabupaten Bolmut, mendadak ramai oleh masyarakat. Usut punya usut ternyata, pihak Pemda melalui Asisten I Bidang pemerintahan,  melaksanakan mediasi persoalan sengketa lahan yang kini sedang dilaksanakan proyek pembangunan jembatan sangkub, yakni jembatan yang menghubungkan jalur trans Sulawesi pantai utara (Pantura).  Saat diwawancarai kepada  salah satu warga yang mengaku sebagai ahli waris atas lahan yang bersengketa tersebut mengatakan jika, pihaknya diundang oleh pihak PT. Brantas selaku perusahaan yang saat ini melaksanakan proyek tersebut, untuk menuntaskan masalah terkait lahan ini dengan pemerintah daerah.

“Tanah itu milik keluarga kami, yakni Rasit Van Gobel, kami sebagai keluarga disini menuntut ganti rugi lahan itu yang sebelumnya oleh pihak perusahaan telah menjanjikan akan menganti rugi. Tapi sampai saat ini ternyata tidak. Jumlah ganti rugi yang kami tuntut Rp 200 juta untuk luas lahan kira-kira 30 x 100 meter itu.” Ujar Hasmia Van Gobel salah satu anak dari 11 bersaudara yang mengaku merupakan ahli waris lahan tersebut.

Menurutnya, pelaksanaan proyek tersebut juga tidak pernah dikonfirmasi ke pihaknya, baik oleh pihak pemerintah dan perusahaan saat akan dilaksanakan. “Kami punya bukti-bukti kepemilikan lahan itu. Jadi kami tetap ingin menuntut hak atas lahan itu,” tegasnya. Namun ditanyatakan terkait sertifikat lahan tersebut, karena seperti diketahui jika lahan yang diklaim milik warga itu masuk pada zona magrov yang artinya masuk dalam kawasan lindung dan tidak dibenarkan jika statusnya dikuasai oleh peroragan karena lahan itu milik Negara. Ia pun tetap bersikeras jika lahan itu milik keluarga mereka. “Kami punya bukti-bukti kepemilikan lahan itu. Jika tidak ada itekat baik oleh perusahaan menganti rugi lahan itu maka kami sekeluarga akan melakukan pencegalan atas proyek itu,” ancam mereka.

Terpisah, Asisten I Bidang Pemerintahan, Farududin Gumohung ketika ditemui usai melaksanakan rapat mediasi menuturkan jika ada sejumlah keganjilan terkait klaim lahan tersebut oleh warga.

“Pemerintah disini juga heran dengan klaim dan tututan pihak yang mengaku lahan itu milik mereka. Padahal jelas itu lahan magrov dan tidak diizinkan ada pemanfaatan di dalamnya, Apalagi status kepemilikannya. Jadi ada yang keliru disini,” kata Faridudin. Dikatakannya lagi, jika pihaknya akan menindak lanjuti hasil rapat mediasi ini. Dimana rencananya, pada kamis (1/10) pecan ini. Pihaknya bersama, Badan Pertanahan Negra (BPN), Pihak Kehutanan, Kantor Lingkungan Hidup (KLH), Dinas Pekerjaan Umum (PU), serta pihak Balai Jalan dan Jembatan Pemrov Sulut selaku pihak pengelola anggaran prmbangunan proyek itu akan meninjau langsung lokasi yang disengketakan warga tersebut. “Di sini akan dijelaskan kepada masyarakat soal status lahan itu. Kami minta juga masyarakat yang mengaku pemilik lahan itu dapat menunjukan bukti-bukti atas kepemilikan lahan itu. Sehingga dapat dituntaskan segerah masalah ini,” pungasnya. (bp01)

LEAVE A REPLY