Kesadaran Masyarakat Tentang IMB Masih Minim

0

Kesadaran Masyarakat Tentang IMB Masih Minim

Kesadaran Masyarakat Tentang IMB Masih Minim – Kesadaran masyarakat Bolmut, akan kewajiban mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebelum melakukan pembangunan, nampaknya masih sangat minim. pasalnya, selang tahun 2015 ini, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) hanya mengeluarkan delapan IMB yang diproses oleh masyarakat. “Sejak januari sampai saat ini, baru delapan IMB yang dikeluarkan oleh KP2T,” ujar Kepala KP2T Bolmut, Sidik Binol saat di konfirmasi. Lanjutnya, minimnya penguruasan IMB oleh masyarakat ini, karena kurang kepeduliaan atau kesadaran masyarakat akan pentingnya pengurusan IMB sebelum melaksanakan pembangunan rumah. “Kurang kesadaran masyarakat disini yang masih kurang kami rasa.” Jelasnya. Disinggung, jika pun sampai dengan saat ini, banyak masyarakat yang tidak memiliki IMB namun sudah melakukan pembangunan, bahkan hal itu sudah berlangsung lama. Ia pun mengatakan jika, menyangkut bangunan masyarakat yang sudah ada saat ini, bahkan sebelum bolmut ini menjadi daerah otonomi baru, pihaknya tidak memiliki data tersebut.

“Kemungkinan ada yang sudah punya IMB, dan itu dikeluarkan oleh pemerintah sebelum Bolmut ini mekar, yakni pemerintah Bolmong kala itu.” Ujarnya. Melihat masih minimnya kesadaran masyarakat akan pengurusan IMB sebelum melakukan pembangunan, Binol mengatakan jika untuk tuposki dalam mensosialisasikan dan memberi rekomendasi kepada masyarakat dalam pengurusan IMB itu ada pada Dinas Pekerjaan Umum (DPU). “Kami hanya sebatas mengeluarkan Izin itu, untuk sosialisasi, dan peruses permohonan IMB ini melekat di PU,” jelasnya. Sementara itu, Kepala Dinas PU Bolmut, Ir Saeroji mengatakan jika, kesulitan pemerintah disini adalah kesadaran masyarakat itu sendiri. “Upaya Soisalisasi selalu dilakukan, namun kembali lagi kemasyarakatnya. Bahkan, untuk lebih memberikan pemahaman kepada masyarakat, kami juga melibatkan pemerintah desa.” Ujarnya.

Menurutnya pengurusan IMB tersebut sanggat penting dilakukan oleh masyarakat untuk menjamin keberaaan bangunan milik warga. Menginggat, jangan sampai timbul persoalan dikemudian hari dan warga pun menjadi korban, seperti contoh persoalan-persoalan lahan dan bangunan yang kerap terjadi di daerah-daerah lain. “Disini, pihak pemohon yang hendak mengurus IMB, akan lebih dulu dilihat apakah lokasi pembangunannya masuk wilayah pemukiman atau wilayah yang dilarang. Karena dalam RT/RW bolmut telah diatur keberadaan zona pemukiman, perindustrian, pertanian serta zona-zona yang tidak dibolehkan pemanfaatannya. Kami harap kesadaran masyarakat disini,” terangnya.  (bp01)

LEAVE A REPLY