Pentingnya Pengembangan SDM Aparatur Desa

1

BOLMUTPOSTPentingnya Pengembangan SDM Aparatur Desa – Segelintir masyarakat di Kecamatan Kaidipang meminta agar Pemerintah daerah melakukan perubahan strata pendidikan bagi aparatur desa yang ada di Bolmut. Pasalnya, rata-rata sangadi dan aparatur desa non PNS yang ada di Bolmut ini, berlatar pendidikan tertinggi itu SMP, sementara masyarakat yang dipimpinnya, berijasah SMA, Diploma III, S1 bahkan ada yang DR dan Magister. pengelolaan anggaran bantuan dari tingkat pusat, seperti ADD, PNPM, KUR dan lain-lain,  membutuhkan pengetahuan yang lebih dari sebatas lulusan SMP. Dari 106 kepala desa yang ada di bolmut, 90 persen itu berstatus lulusan SMP, seharusnya ada upaya Pemerintah daerah dalam meningkatkan SDM aparatur desa, “ ujar Oman Karim, warga Kecamatan Kaidipang.

“Tidak sedikit dari kalangan masyarakat yang masih meragukan pemahaman dan penguasaan aparatur desa terhadap tata kelola administrasi dan tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel,” kata dia. Oleh karena itu, kata Oman, pemerintah daerah diminta untuk melakukan peningkatan kapasitas untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. “Sehingga dalam penggunaan dana desa nantinya tidak timbul masalah hukum di kemudian hari,” jelas dia. Memang aparatur desa memiliki integritas, dan tidak ada niatan untuk melakukan penyimpangan dalam pengelolaan dana desa. Namun, kata dia, akibat wawasan dan keahlian yang masih kurang memadai dalam hal tata kelola administrasi dan keuangan negara, maka penggunaan dana desa yang tidak sesuai dengan standar pengelolaan keuangan negara bisa saja terjadi.

Sementara itu Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Bolmut Halifaks Olii membenarkan, kalau para sangadi yang saat ini memimpin 106 desa di Bolmut berstatus lulusan SMP. Menurutnya, berdasarkan aturan yang ada pendidikan tertinggi minimal bagi seorang Sangadi  itu adalah SMP. “Untuk itu, warga tidak perlu khawatir, karena para Sangadi, tidak bekerja sendirian, mereka didampingi oleh tim pendamping yang dibentuk di tingkat Kecamatan, serta tim fasilitasi yang ada di tingkat Kabupaten,” jelasnya.(rhp)

LEAVE A REPLY