Dana Hibah Bukan Untuk Pribadi

    0
    Dana Hibah Bukan Untuk Pribadi

    BOLMUTPOST – Dana Hibah Bukan Untuk Pribadi Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara Suriansyah Korompot SH kembali mengingatkan kepada para calon penerima dana hibah dan bantuan sosial dari pemerintah daerah harus berbadan hukum, sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pasal 298 ayat 5 huruf d yang mengatur dana hibah menjelaskan bahwa belanja hibah dapat diberikan kepada badan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan yang punya legalitas hukum di Indonesia. “Saya dan pak bupati telah bersepakat mulai tahun depan ketentuan penerima dana hibah ( Dana Hibah Bukan Untuk Pribadi) harus berbadan hukum. Ini dimaksudkan agar penggunaan dana hibah bisa dipertanggung jawabkan dengan benar,” ungkap wabup.

    Menurutnya, kalau selama ini pemerima dana hibah dan bansos dibolehkan untuk perseorangan, tapi berikutnya sudah ditiadakan dan dihapus. Sehingga bagi para calon penerima yang tidak punya legalitas hukum, seperti bantuan akhir study kepada para mahasiswa yang mengakhiri masa kuliahnya, sesuai aturan ini sudah ditiadakan. “Hal ini perlu di dipahami bersama dan di sosialisasikan kepada semua pihak agar masyarakat bisa mengerti terkait prosedur baru pencairan dana hibah dan bansos,” jelas Wabup.

    Lebih lajut dia menjelaskan, kalau pemerintah daerah tidak akan ambil resiko untuk mencairkan anggaran yang pada dasarnya dilarang oleh undang-undang. Sebab, jika dana tersebut tetap dipaksakan untuk dicairkan nantinya akan menjadi temuan pihak auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan efeknya ke pemerintah daerah.(rhp)

    TINGGALKAN KOMENTAR

    Harap masukkan komentar Anda!
    Masukkan nama Anda di sini