Dua Perusahaan Nasional Wajib Lapor Ke Pemerintah Daerah

1

Dua Perusahaan Nasional Wajib Lapor Ke Pemerintah Daerah

BOLMUTPOST – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) mengeluhkan tindakan perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. kedua perusahaan tersebut hingga kini belum memberikan laporan ke Disnakertrans terkait ketenagakerjaan. Padahal hal itu merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan perusahaan dan telah ada aturannya.

Kepala Disnakertrans Bolmut Drs Karim Lalisu, melalui Kepala Bidang Hubungan Pengawasan dan Industrial Noval Djarumia mengatakan, situasi ini juga berdampak pada kinerja Disnakertrans.

Kedua perusahaan tersebut adalah PT Brantas Abi Praya yang sekarang ini mengerjakan jembatan Bintauna, dan PT Maju Karya Mapalus yang mengerjakan pembangunan pasar sentral di Desa Kuala Kecamatan Kaidipang yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Perusahaan tersebut hingga kini tidak tunduk pada aturan yang ada. Buktinya hingga pekerjaan kedua proyek ini hampir selesai namun kedua perusahaan tersebut enggan melapor kepada Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Bolmut. “Kami sudah lama meminta data yang diperlukan kepada kedua perusahaan ini namun hingga kini apa yang menjadi kewajiban perusahaan tersebut belum juga dilaksanakan,” terang Kepala Bidang Hubungan Pengawasan dan Industrial Noval Djarumia.

Menurut dia, data yang diperlukan terkait kewajiban perusahaan terhadap buruh yang sekarang ini melaksanakan aktivitasnya di dua proyek ini. “Seharusnya pihak perusahaan wajib melaporkan jumlah tenaga kerja, upah buruh, perjanjian kerja antara pihak perusahaan dan pekerja serta lain-lainnya, namun hingga kini belum juga dipenuhi,” jelasnya.

Dengan adanya laporan maka pemerintah daerah dapat melihat serapan tenaga kerja yang ada. Sehingga, ada langkah yang bisa dilakukan jika memang serapan yang ada minim. “Setelah perusahaan melaporkan, kemudian kita turun ke lapangan untuk melihat kebenarannya. Apakah sesuai dengan yang dilaporkan, kalau memang belum akan jadi evaluasi. Ini berlaku bagi setiap badan hukum yang mempekerjakan orang terkecuali pemerintah,” tegasnya.(rhp)

LEAVE A REPLY