Road To WTP : Pemda Diminta Bekerja Ekstra Keras

1

Road To WTP : Pemda Diminta Bekerja Ekstra Keras – Untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Pemerintah Daerah Bolaang mongondow Utara harus bekerja ekstra keras. Karena untuk meraih hal tersebut bukanlah hal yang mudah

Hal itu dikatakan,oleh Ketua BKPRMI Bolmut Djunaidi Harundja, Menurutnya pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel adalah hal yang harus diwujudkan, bukan sekedar sebagai slogan semata. Salah satu indikatornya adalah opini pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Bolmut Drs Salim Bin Abdullah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bolmong Utara meminta kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk lebih serius lagi membantu Bupati Drs Depri Pontoh dan Wabup Suriansyah Korompot SH dalam mengejar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2016 mendatang.

Salim mengatakan, keseriusan seluruh SKPD yang ada, dapat diwujudkan dengan cara mematuhi payung hukum yang ada, dan menghormati bentuk-bentuk sistem pengelolaan keuangan daerah. “Segala bentuk pungutan dan hal-hal yang berkaitan dengan retribusi daerah harus didasari payung hukum yang jelas. Satu hal juga yang harus diingat, semua bentuk pungutan harus disetor ke kas daerah, agar tidak ada hal-hal buruk yang berpotensi menjadi temuan pada saat pemeriksaan oleh BPK nanti,” tegas Salim.

Lanjutnya, Pengelolaan barang milik daerah yang merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah menjadi bagian penting dari program road to WTP. Pemerintah Kabupaten bolaang mongondow utara harus lebih serius bekerja keras menertibkan pengelolaan barang milik daerah,”tegasnya.

Ditempat Terpisah, Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKAD), Aang Wardiman menambahkan, aturan atau Perda, adalah acuan yang mengatur segala bentuk kebijakan daerah, salah satunya terkait pungutan retribusi. Menurutnya, pedoman pengelolaan keuangan yang baik, harus dimulai dengan transparansi serta akuntabilitas pertanggung jawaban keuangan daerah,” pungkasnya.(rhp)

LEAVE A REPLY