Soal Kejelasan Rekrutmen CPNS 2016

1
Soal Kejelasan Rekrutmen CPNS 2016

Soal Kejelasan Rekrutmen CPNS 2016

Soal Kejelasan Rekrutmen CPNS 2016 – Tumpang tindihnya informasi terkait moratorium penerimaan calon pengawai negeri sipil (CPNS) tahun 2016 mendatang, membuat pemerintah kabupaten Bolmut, dalam hal ini Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Bolmut masih tetap optimis jika rekrutmen CPNS ditahun mendatang berpeluang masih akan dilaksanakan. Pasalnya, sampai dengan saat ini BKDD setempat belum menerima pemberitahuan resmi atau edaran resmi dari KemenPAN terkait moratorium CPNS tersebut.

BKDD Bolmut Belum Terima Pemberitahuan Moratoriumnya

“Memang informasinya sudah ramai di media-media, tapi sapi saat ini informasi jelas terkait dengan itu belum kami terima edaran atau pun informasi resminya dari KemenPAN.” Kata Kepala BKDD Bolmut, Maskun Antogia melalui, Kepala Bidang (Kabid) Perencanaan dan Disiplin, Abdul Mutoh Daeng Mulisa.

Lebih lanjut Mutoh mengatakan bila, justru pihaknya telah mengusulkan sekitar 1.200 jumlah tenaga PNS yang dibutuhkan oleh Bolmut, sesuai dengan analisis jabatan (Anjab) yang ada. “Bahkan kita sudah mengusulkan jumlah kuota CPNS yang daerah butuhkan saat rekrutmen nanti.” Katanya.

Namun pihaknya tidak memungkiri jika benar atau tidaknya wacana moratorium tersebut akan dilakukan oleh pemerintah pusat. Karena pemerintah daerah hanya mengikuti kebijakan atau keputusan dari pemerintah pusat. “Rekrutmen CPNS ini itu kebijakan pemerintah pusat, daerah hanya sebatas mengusulkan jumlah kebutuhan pegawainya, jika pun direstui maka daerah akan melaksanakan rekrutmen, jika pun tidak, maka daerah harus bersabar.” Jelasnya.

Diketahui jika, jumlah PNS di bolmut sebayak 2579 terbagi atas tenaga guru sebanyak 1317, tenaga medis sebanyak 336, jabatan fungsional tertentu (JFT) sebanyak 59 dan jabatan fungsional umum (JFU) sebanyak 502. Jika melihat jumlah tersebut memang masih dirasa kurang, dan maksimalnya abdi negera di Bolmut berjumlah 5.000 orang, namun pemerintah daerah mengusulkannya secara bertahap menyesuaikan dengan kebutuhan daerah dan mengikuti jumlah kuota yang diberikan oleh pemerintah pusat. (bp01)

LEAVE A REPLY