Polda Sulut Ditantang Telusuri Dana Pilkada KPU Boltim

0

Polda Sulut Ditantang Telusuri Dana Pilkada KPU Boltim

Polda Sulut Ditantang Telusuri Dana Pilkada KPU Boltim – Aroma tak sedap atas penggunaan dana Pilkada Kabupaten Bolmong Timur (Boltim) pelan namun pasti mulai terungkap. Pasalnya, tidak sedikit anggaran yang digelontorkan pemerintah daerah setempat untuk membiayai pesta demokrasi lima tahunan di daerah ini.

Anggaran besar tentunya menjadi harapan semua pihak agar pesta demokrasi di Boltim berjalan dengan lancar, aman, dan dilaksanakan secara demokratis. Publik tentunya juga berharap agar dana pilkada yang tidak sedikit tersebut dapat pergunakan  penyelenggara sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku.

Salah satu yang menjadi sorotan tajam masyarakat, yakni pengadaan alat peraga kampanye (APK) oleh KPU Boltim yang disinyalir ada unsur kong kalingkong dengan pihak ketiga. “Publik tentu curiga dengan besaran dana pilkada yang dikelola KPU Boltim sangat rentan dengan penyelewengan. Contohnya saja, mengenai pengadaan APK pasangan calon,” ungkap Ahmad Derek Ismail, aktifis Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (LAKRI), lewat rilisnya , Minggu (29/11).

Berbekal investagi mereka di lapangan, unsur penyelewengan pengadaan APK ini adalah contoh kecil adanya dugaan penyelewengan antara penyelenggara dengan pihak ketiga. Belum lagi, tambah dia, mengenai anggaran makan minum di KPU Boltim yang disinyalir menguntungkan oknum pimpinan serta sekretaris KPU Boltim. “Ini hanya contoh kecilnya saja, dan tentunya yang lebih berhak mengusutnya adalah aparat berwenang,” bebernya.

Di pihak lain, aktifis Boltim Corruption Watch (BCW), Irwan Unonongo, dengan tegas meminta pihak Polda Sulut segera turun tangan mengusut dugaan penyelewangan dana Pilkada Boltim.

“Kami sarankan agar Polda Sulut bisa ambil alih masalah ini. KPU juga harus berani mempertanggungjawabkan pengelolaan dana kepada publik,” pintanya.

Sebelumnya, Sekretaris KPU Boltim, Arfan Palima, menampik tudingan dugaan penyelewengan dana pilkada di lembaganya. Arfan kala ditemui di ruang kerjanya, mengaku, pelelangan alat peraga kampanye sudah sesuai dengan mekanisme yang berlaku. “Tidak ada penyelewengan disini. Dan semuanya saya bantah. Prosesnya hanya penunjukkan langsung,” kata Arfan.

Walau begitu, Arfan sendiri enggan memaparkan data – data riil mengenai pengadaan APK tersebut. Malah, Arfan hanya menyerahkan rincian anggaran serta pemenang tender yang ditulis diatas secarik kertas oleh stafnya. (and)

LEAVE A REPLY