Pemkab Bolmut Optimis 2016 Raih Opini WTP

0
Pemkab Bolmut

Pemkab Bolmut Optimis 2016 Raih Opini WTP

Sistem Akrual Berhasil Diterapkan

Pemkab Bolmut Optimis 2016 Raih Opini WTP – Pasca diterapkanya sistem akuntasi akrual pada proses pengelolaan keuangan dan aset Pemerintah daerah Bolmong Utara (Bolmut) diyakini dapat merubah opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Penerapan sistem ini bertujuan untuk mencapai tertib administrasi baik pengelolaan keuangan maupun aset pemerintah daerah. “Penerapan sistem ini mulai berhasil, jadi saya optimis Pemkab Bolmut tahun depan bisa meraih opini WTP dari BPK,” ujar Bupati Bolmut, Drs Depri Pontoh.

Bupati menjelaskan akuntansi berbasis akrual atau akuntansi yang transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan saat terjadinya transaksi tersebut, nantinya akan lebih memperjelas proses pengelolaan keuangan daerah.

“Sistem akutansi ini juga merupakan standar yang berlaku di jajaran pemerintahan di seluruh Indonesia. Sehingga saya berharap, pihak-pihak yang menangani keuangan di jajaran pemerintah daerah dapat memahami dengan baik metode ini sehingga laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar yang berlaku secara nasional. Jadi dengan penerapan akuntansi berbasis akrual ini, manfaatnya sudah pasti akan lebih baik bagi pemerintah dan juga bagi masyarakat  yang ingin menggunakan laporan keuangan itu,” terangnya.

Lebih lanjut Bupati menjelaskan, pemerintah daerah juga dituntut untuk dapat melaksanakan pengelolaan keuangan secara baik demi terwujudnya tujuan pemerintahan yang bersih. “Tolok ukurnya, kemampuan mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien dan transparan, karena BPK juga dalam melaksanakan auditnya tetap akan merujuk kepada  sistem akutansi berbasis akrual ini,” ungkapnya.

Bupati juga menambahkan, sistem ini dianggap lebih baik karena pemerintah dapat mengidentifikasi posisi keuangan dan perubahannya, sehingga laporan sistem akrual ini lebih terpercaya, kerana lebih akurat, komprehensif dan relevan untuk pengambilan keputusan. “Seluruh kegiatan pemerintah wajib menggunakan system, mulai dari penyajian, penyusunan, dokumen, validasi, sehingga dapat  melakukan pemantauan terhadap kinerja pemerintah daerah,” pungkasnya.(***)

LEAVE A REPLY