Soal Mutasi, Rotasi dan Demosi BKDD Bolmut Mandul Tak Butuh Prestasi

5
BKDD Bolmut

Soal Mutasi, Rotasi dan Demosi BKDD Bolmut Mandul Tak Butuh Prestasi

Terkait rolling jabatan, Jumat 15 januari 2016, Bupati Depri Pontoh dan Wakil Bupati Suriansyah Korompot dibuat tidak berdaya oleh BKDD Bolmut. Pasalnya Badan kepegawaian Daerah sudah tidak lagi mengikuti aturan tentang Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pegawai negeri sipil, padahal DUK merupakan salah satu bahan obyektif untuk melaksanakan pembinaan karier PNS berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja.
Lebih hebatnya lagi Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) selaku lembaga yang mestinya berhak melakukan penilaian terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan naik pangkat ataupun diangkat untuk menduduki jabatan di suatu Dinas/ Instansi/ Badan terkesan tidak berfungsi dan bahkan mandul.
Lebih Juara lagi, di salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah, kepala dinasnya Golongan 3 C Eselon 3 tapi Kasubagnya golongan 4 A Eselon 4, juga kepala seksi golongan 4 namun atasannya golongan 3 bahkan penempatan mutasi tidak berdasarkan pada pertimbangan kompetensinya.
Proses rotasi, mutasi dan demosi seharusnya berdasarkan prinsip profesionalisme yang sesuai dengan prestasi kerja, kompetensi, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan, ternyata hal tersebut sama sekali tidak dibutuhkan lagi oleh daerah ini yang disebut sebagai kabupaten Juara, “tutur Ketua DPD II Badan Komunikasi Pemuda Remaja Mesjid Indonesia (BKPRMI)  Djunadi Harundja SH Kepada Bolmutpost, Minggu 17 Januari 2016.
“Untuk meningkatkan kinerja pemerintah Daerah secara maksimal Kata Djunaidi, maka penempatan Posisi PNS harus selalu didasarkan pada pertimbangan “the right man in the right place” atau menempatkan orang sesuai kompetensinya. peraturan perundang-undangan kepegawaian di negeri ini telah mengatur dan menetapkan persyaratan, mekanisme dan prosedur mutasi yang sudah sangat jelas, Insya Allah kalau sesuai dengan bidangnya, hasilnyapun pasti memuaskan, Harap Djunaidi.
Padahal sudah jelas, mereka yang duduk di kursi BKDD Bolmut sudah dibekali Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, PP nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural, dan PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS serta peraturan lainnya yang berlaku di Negara kesatuan rebuplik Indonesia ini, Satire Djunaidi.
maka tidak heran jika pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian terutama dalam melakukan mutasi jabatan di Kabupaten Juara selalu terjadi. Oleh karena itu, PNS tidak perlu lagi berharap banyak akan perbaikan karier di Kabupaten Bolmut berdasarkan prestasi kerja. Sangat disayangkan kata djunaidi, saat profesionalisme sudah tidak ada lagi di daerah ini. Maka yang terjadi adalah matinya kompetensi rakyat. Selain itu, rusaknya tatanan daerah karena suatu urusan dikerjakan oleh bukan ahlinya.
Terkait hal tersebut diatas, Kepala BKDD Bolmut, Maskun Antogia S.Sos melalui Kepala Bidang Perencanaan dan disiplin Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Abdul Muto Dg Mulisa ketika dihubungi Via Telephone tidak mengangkat, di SMSpun tidak membalas bahkan direject telephonenya, memilih diam dan tidak menjawab. Tentu saja hal ini juga menguatkan dugaan bahwa Baperjakat dan BKBD Bolmut benar-benar Inprosedural dalam proses rotasi, mutasi dan demosi.
Sementara itu Ketua Komis 1 DPRD Bolmut, Aktrida Indah Datunsolang Ketika dikonfirmasi, membenarkan akan hal tersebut, “Rolling jabatan baru-baru ini memang ada yang belum sesuai dengan daftar urut kepangkatan, maka komisi 1 dalam waktu dekat ini akan memanggil Instansi BKD terkait dengan masalah rotasi ini, Tegas Alumni Jebolan Universitas Samratulangi Manado ini. (rhp)

5 COMMENTS

  1. ini baru bilang brita bagus mo baca, baru bilang bolmutpost yang dulu, jangan di tutup tutupi kwa masalah untuk hajat orang banyak, like skali ini brita, biar samua tau ini keadaan trg pe daerah so nda mengutamakan profesionalisme

  2. bkd so isi di botol pa bupati dgn wakil, meheme, ini baru bilang BA LEMONG-LEMONG, so bku deal-deal bkd, dengar info para wartawan kata nda ada data-data rolling, ada harus koten….. buka samua pa dorang

LEAVE A REPLY