Desa Butuh Bimbingan Perdes

0

Desa Butuh Bimbingan Perdes

Desa Butuh Bimbingan Perdes – Proses  pembuatan rancangan peraturan desa harus diakui belum maksimal. Pasalnya, seluruh perangkat desa, mulai dari jajaran BPD serta perangkat pemerintahan Desa tidak pernah menerima bimbingan teknis penyusunan peraturan desa. Kalaupun pernah menerima. SKPD terkait nyaris tidak melakukan pendampingan khusus.

Amatan Bolmut Post, peraturan desa yang dihasilkan oleh Pemerintah Desa terkesan amburadul. Ada indikasi pula, bahwa Pelaksanaan Peraturan Desa di Bolaang Mongondow Utara syarat dengan dugaan Korupsi Kolusi dan Nepotisme.

Menurut Akram Pontoh warga Bigo. Indikasi KKN di rancangan Perdes amat jelas. Ini terlihat di Format 1A perhitungan anggaran pendapatan desa tidak dilampirkan. “Tidak jelas sisa lebih/sisa kurang. Anehnya, pihak Pemkab hanya membiarkan terus terjadi,”kata Akram. Indikasi lain, bahwa rancangan Perdes syarat KKN adalah rancangan yang dikirim ke Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa tidak memiliki identitas desa bersangkutan. “Rancangan yang dikirim, tidak disertai dengan kop desa terkait. Harusnya BPMD jeli melihat ini,”tambah Akram. (Rhp)

LEAVE A REPLY