Korps Baju Coklat Bidik KIAD

0
Korps Baju Coklat Bidik KIAD

Korps Baju Coklat Bidik KIAD

Korps Baju Coklat Bidik KIAD – Diam-diam Kejaksaan Negeri Cabang Kotamobagu di Boroko (Kacabjari) disebut-sebut  mulai membidik DPRD  Bolaang  Mongondow  Utara  yang  selama  ini  dianggap  sakti. Tak tanggung-tanggung pula,  yang  dibidik Kacabjari Boroko  adalah penggunaan  anggaran oleh Kerukunan  Istri  Anggota  DPRD  Bolaang  Mongondow  Utara.  Bidikan Jajaran Korps  Baju  Coklat ini  berawal  dari  keanehan  terhadap  KIAD. Diduga kuat, KIAD  Bolmong  Utara tak  memiliki  anggaran  dasar  dan  anggaran  rumah  tangga. (AD/ART). Aroma  tak sedap pun  tercium   oleh  Kacabjari. Gelontoran  dana ratusan juta  sejak 2 tahun lalu hingga  2012.  Ditengara kuat  tak memiliki  dasar  hukum yang  kuat. Termasuk pencairan  dana-dana yang menggiurkan  itu.

Pun realisasi belanja hibah kepada KIAD sebesar Rp.499.980.000, disebut-sebut tidak sesuai dengan surat  edaran Mendagri Nomor 220/1980.DIII Tanggal 27 November 2007. KIAD  Bolmong  Utara  hanya dibentuk berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 01/KEP.DPRD/BOLMUT/2010 tentang pembentukan dan susunan komposisi personalia kerukunan istri anggota dewan (KIAD) Kabupaten Bolmut,  Februari 2010 silam. Ibaratnya alat Dewan, KIAD dalam faktur diktum keputusan pimpinan DPRD Bolaang  Mongondow  Utara memiliki kedudukan mendukung kegiatan yang dilaksanakan DPRD.

Hasil penelusuran, hibah kepada KIAD adalah sebesar Rp.499.980.000,00 telah dibayarkan sebanyak 2 (dua) kali penerbitan SP2D. Entah mengerti tata cara pencairan  yang  harus  memiliki nomor rekening. Namun untuk dana KIAD harus bay pass. Alias  tunai. Dana langsung diterima pengurus dan tidak singgah dinomor rekening.  Suatu  pelayan  yang  amat-amat  prima. Tak hanya menggunakan dana secara ‘illegal’. Organisasi istri anggota DPRD yang   tugasnya membuat Perda itu disebut-sebut menabrak regulasi nasional. Sebut  saja, UU No 8 Tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan beserta turunannya yaitu PP  No 18 tahun 1986 dan surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 220/1980. DIII tanggal 27 november 2007. Disebutkan bahwa setiap organisasi/lembaga wajib mendaftarkan diri ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Perlindungan. Masyarakat di setiap Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia dengan melampirkan : foto copy akta pendirian/akta notaries yang dilegalisir oleh notaries dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) yang di legalisir oleh notaris.

Karenanya, pendirian KIAD belum sah secara hukum. Konfirmasi ke Kantor Kesbangpol Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menunjukkan bahwa KIAD belum terdaftar pada tahun 2010 dan 2011. Tak hanya  itu,  bocoran dari personil KIAD sendiri menerangkan  bahwa  KIAD belum memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Karena  tak  memiliki AD/ART sehingga pemberian belanja Hibah kepada KIAD sepantasya  tak dikucurkan. Sementara itu haisl konfirmasi BP dengan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Boroko MS Ginting SH tak menepis kalau instansinya sedang menguber dugaan penyelewangan anggaran oleh KIAD. “Kami sedang dalami dan tahapannya sudah melalui penyelidikan pengumpulan bahan dan keterangan, dan jika ada data dan bukti laporkan ke kami pasti akang di tindaklanjuti “ucap Ginting yang sudah menghantarkan beberapa koruptor di Lapas Kotamobagu (rhp)

LEAVE A REPLY