Kemdikbud Harap Pemda Bantu Sekolah Inklusif

0

BOLMUT (bolmutpost.com) Sepanjang 2012, Kemdikbud baru bisa membantu 450 sekolah Inklusif dari sekitar 2.000 sekolah serupa yang ada di Indonesia. Bantuan yang diberikan pun hanya sekitar Rp40juta, sehingga diharapkan pemerintah daerah dapat juga mengalokasikan bantuan melalui APBD.

“Pada tahun 2013 kita akan berikan bantuan kepada sekolah inklusif yang belum menerima. Jadi saya berharap kepada pemda agar memberikan APBD, sehingga tidak terjadi lagi gap antara daerah satu dengan lainnya,” kata Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, Ditjen Dikdas, Kemdikbud, Mudjito, usai pembukaan acara diskusi publik, Kamis (27/12).

Mudjito mengungkapkan target angka partisipasi tidak pernah 100 persen, karena memang ada anak-anak yang tidak bisa mengikuti pelajaran dengan sistem biasa. Meskipun sudah dibangun gedung sekolah, tidak menjamin anak berkebutuhan khusus bisa masuk di sekolah tersebut. “Jadi kita sedang mengupayakan sekolah agar bisa melayani anak inklusif, sehingga sisa-sisa anak yang di kabupaten bisa terlayani pendidikan inklusif,” harapnya.

Gerakan pelopor pendidikan inklusif sekarang tidak hanya di kabupaten, tapi juga melibatkan semua unsur. Dengan adanya base di kabupaten, semua anak berkebutuhan khusus bisa mengenyam pendidikan inklusif.

Sementara itu, Emilia Kristiyanti, National Program Manager OVC, Helen Keller International (HKI) Indonesia dengan dukungan United States Agency International Development (USAID), menjelaskan hasil penelitian yang dilakukan tahun 2010 menunjukkan kesenjangan dalam pengelolaan pendidikan inklusif, status dan kompetensi guru dan jaminan pelayanan pendidikan dalam sistem pendidikan inklusif.

HKI Indonesia bersama Kemdikbud menyelenggarakan diskusi publik terkait dengan perumusan rencana aksi dengan tujuan memperbaiki kesenjangan yang ada dalam pendidikan inklusif. “Dari hasil diskusi ini, kami akan merekomendasikan pemerintah untuk memperkuat satuan pendidikan, meningkatkan kompetensi baik guru reguler maupun guru pembimbing khusus (GPK), dan memberikan jaminan memperoleh hak pendidikan,” kata Emilia

HKI Indonesia telah melakukan pendampingan kepada enam provinsi, yakni Aceh, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY Jogyakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Ditegaskan, untuk menyukseskan penyelenggaraan pendidikan inklusif dibutuhkan peran serta semua pihak dalam mewujudkan sistem pendidikan inklusif di Indonesia untuk mencapai pendidikan untuk semua. Kemdikbud Harap Pemda Bantu Sekolah Inklusif (infopublik)

LEAVE A REPLY