Pasar Konstruksi Nasional 2013, Rp 390 Triliun

0

BOLMUTPOST Nilai pasar konstruksi nasional pada tahun ini mencapai Rp390 triliun. Kepala Badan Pembina (BP) Konstruksi Bambang Goeritno mengatakan jumlah tersebut mengalami kenaikan dibanding nilai pasar 2012 yang senilai Rp310 triliun. Proporsi pasar konstruksi 2013 masih didominasi dana dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp84 triliun dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Pekerjaan Umum Rp81 triliun.

Dalam temu wartawan, Kamis (3/1) siang di Jakarta, Bambang melanjutkan, selain kedua sektor tersebut, sumbangan besar pasar konstruksi Indonesia berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Rp36 triliun, penanaman modal dalam negeri Rp36 triliun dan penanaman modal asing Rp30 triliun.

“Secara bidang, transportasi masih menjadi primadona, saya tidak tahu persis besarnya berapa, tetapi bisa hampir 50 persen,” ungkap Bambang.

Bidang konstruksi transportasi meliputi jalan, bandar udara, pelabuhan serta rel kereta api. Namun besarnya pasar konstruksi nasional belum diimbangi kemampuan kerja para penyedia jasa sektor tersebut. Kepala BP Konstruksi mengungkapkan, berdasarkan data Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional, dari 182.800 kontraktor yang ada, 160.026 (88 persen) diantaranya berkategori kontraktor kecil.

“Sedangkan yang besar hanya 1 persen atau 1.742 kontraktor dan sisanya yang sedang termasuk sebanyak 11 persen (21.032-red),” imbuhnya.

Kondisi yang hampir serupa juga terjadi pada sektor konsultan. Dari total 6.605 konsultan yang ada, 5.892 (89 persen) merupakan konsultan kecil. Sedangkan yang berklasifikasi besar dan sedang masing-masing sebanyak 449 (7 persen) dan 264 (4 persen).

“Hal ini belum menunjukkan keseimbangan yang diharapkan,” ucap Bambang.

Permasalahan lainnya ialah mengenai proporsi pekerja jasa konstruksi nasional.  Menurut Bambang, daritenaga kerja konstruksi yang berjumlah sekitar 6,34 juta orang, ternyata kelompok tenaga ahli hanya sekitar 10 persen. Sementara kelompok tenaga terampil sekitar 30 persen dan kelompok buruh kasar sekitar 60 persen.

Kebutuhan akan tenaga kerja konstruksi yang kompeten baik ahli maupun terampil, memang sebuah keniscayaan mengingat nilai investasi infrastruktur 2010-2025  yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp1700 triliun.

Upaya penyediaan tenaga kerja konstruksi antara lain kerjasama Kementerian PU dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan dengan asosiasi perusahaan untuk pemagangan lulusan SMK/Poltek/Universitas bidang konstruksi; registrasi pekerja konstruksi bekerjasama dengan LPJK, Kemenakentrans, dan Jamsostek; pemberian penghargaan (standar remunerasi pekerja konstruksi dan perlindungan profesi pekerja konstruksi).

Terkait dengan lembaga, Kementerian PU dalam hal ini mendorong upaya penyediaan badan usaha pelaksana dan konsultan melalui sertifikasi Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Sertifikat Keahlian (SKA) yang profesional, sebagaimana tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi. Pasar Konstruksi Nasional 2013, Rp 390 Triliun 

sumber: http://www.pu.go.id

LEAVE A REPLY