KPMIBU LP3K Minta Pemkab Transparan Atas Ijin Kelapa Sawit

2
KPMIBU LP3K Minta Pemkab Transparan Atas Ijin Kelapa Sawit

KPMIBU LP3K Minta Pemkab Transparan Atas Ijin Kelapa Sawit

KPMIBU LP3K Minta Pemkab Transparan Atas Ijin Kelapa Sawit – Penolakan sejumlah warga mengenai rencana pemerintah daerah mengembangkan invenstasi perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Bolmong Utara (Bolmut) terus bermunculan. Salah satunya, datang dari Kerukunan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia Bolmong Utara (KPMIBU).

Agus Heydemans Ketua Pengurus KPMIBU mengatakan, perkebunan kelapa sawit tidak memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, karena hanya memberikan kekayaan kepada pengusaha, sehingga tidak benar disebutkan bahwa perkebunan kelapa sawit untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Menurutnya, dari beberapa kajian akademik, bahwa dengan mengalihkan lahan untuk perkebunan kelapa sawit tidak memberikan nilai tambah apapun, baik dari sisi ekonomi maupun dari sisi ekologis.“Kontur tanah di Bolmut tidak layak dijadikan sebagai areal perkebunan kelapa sawit. Karena perkebunan tersebut cocok dikembangkan pada lahan gambut yang tentu memiliki kandungan basah yang tinggi seperti di Kalimantan,” kata Agus.

Selain itu, tambah Agus, petani pun jangan sampai dibodohi mengenai keuntungan dari pengelolaan kelapa sawit karena itu jugadipengaruhi oleh luas lahan, hasil produksi dan harga kelapa sawit. Keterbatasan lahan yang dimiliki, pengelolaan kebun yang tidak optimal, dan penentuan harga sepihak yang tidak menguntungkan petani, merupakan faktor penting dalam mempengaruhi kesejahteraan petani. “Dalam hal ini, petani atau masyarakat tidak akan menerima keuntungan yang lebih besar dari pihak perusahaan maupun pemerintah. Jadi, investasi ini sama saja membodohi masyarakat petani di daerah,” tegasnya.

Ia pun membeberkan, pembangunan kebun plasma sawit kepada masyarakat ternyata juga diikuti dengan skema kredit dengan bunga komersil dan jangka panjang. Hal ini akan menambah beban ekonomi baru bagi masyarakat. Pupuk, bibit, pestisida, tidaklah diberikan gratis kepada masyarakat, namun menjadi sebuah paket kredit yang harus dibayarkan di saat panen.“Sehingga hemat saya, dalam perhitungan ekonomi kebun plasma, komponen tenaga kerja menjadi dihilangkan untuk menunjukkan nilai keuntungan yang besar bagi petani plasma, yang sejatinya sangat merugikan petani,” jelasnya.

sementara ketua LP3K (lembaga pemantau pembangunan pemerintahan dan Kemasyarakatan) kab.Bolaang Mongondow utara Syamsudin Olii.SE,menyampaikan bahwa ada baiknya perwakilan elemen masyarakat dan pemerintah dapat bersama sama berkunjung ke perkebunan kelapa sawit diluar daerah bolmut yang di anggap berhasil ditinjau dari aspek pendapatan,tenaga kerja dan culture social masyarakat,seperti apa menejemen pengolahan kelapa sawit agar masyarakat mampu memahami prospek perkebunan kelapa sawit secara jelas,karena alasan masyarakat menolak ini bukan berarti tidak menerima namun pengalaman didaerah lain perusahan dan manejemen kelapa sawit adalah sumber persoalan yang sering kali menjadi folemik kesenjangan social masyarakat serta dampak lingkungannya seperti apa nantinya belum tersosialisasi dengan baik” tutup olii.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Bolmut Christofel Buhang juga menuding, pemerintah daerah kurang terbuka kepada masyarakat dalam sosialisasi perkebunan kepala sawit. Sebab, selama ini pihak legislatif terkesan kurang dilimbatkan dalam pengambilan kebijakan. “Antara legislatif dan eksekutif punya peran yang sama diatur dalam undang-undang, begitu juga dalam pemberian rekomendasi investasi kepala sawit.  Tentu kami akan bersama rakyat menolak perkebunan kelapa sawit,” tutur Buhang yang juga politisi PDI Perjuangan.

Sementara itu, Kepala Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Arther Datunsolang MSi saat dikonfirmasi harian ini kemarin, mengaku, pihaknya tidak memiliki niat untuk menghalang investor yang ingin menanamkan sahamnya di daerah ini. Dan juga, dirinya menjelaskan, Issezen Grup selaku investor kelapa sawit masih dalam tahap sosialisasi kepada masyarakat. “Perusahaan hingga saat ini masih dalam tahap sosialisasi kepada masyarakat. Soal ijin pengelolaan tergantung hasil dari kajian tim investasi daerah karena tahapan pemberian ijin masih panjang,” tukasnya. (rhp)

LEAVE A REPLY