Raport Merah Kembali Hantui Pemkab Bolmut

0

Raport Merah Kembali Hantui Pemkab Bolmut

Raport Merah Kembali Hantui Pemkab Bolmut – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sulawesi Utara, saat ini tengah melakukan audit atas penggunaan anggaran di seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Sulut atas penggunaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) pada tahun 2012. Dimana dari pemeriksaan untuk Bolaang Mongondow Raya Kabupaten Bolmut di khususkan sebab ditemukan beberapa kejanggalan dalam realisasi atas penggunaan anggaran APBD tahun 2012.

“Saat ini proses pemeriksaan beberapa Kabupaten/Kota tengah dilakukan, dan ada beberapa kabupaten yang perlu terus pendampingan karena penggunaan anggaran sangat rawan penyimpangan, ini yang tengah di audit,” terang kepala BPK RI perwakilan Manado Drs Suwarno, usai menyerahkan laporan PDTT kepada Bupati Bolmut Drs Hi Hamdan Datunsolang MM, yang didampingi oleh Kepala Inspektorat Meyke Macpal Mak, Senin (25/02) pekan lalu disejumlah media cetak. Disampaikan juga Suwarno Untuk beberapa Kabupaten yang tengah diseriusi Suwarno mengungkapkan termasuk Kabupaten Bolmut, dan Kabupaten Boltim.

Kabupaten  Bolmut dan Boltim saat ini tengah di seriusi proses auditnya, karena ada beberapa realisasi penggunaan anggaran serta beberapa proyek dalam hal  pembayaran tak sesuai melalui volume fisik beberapa pekerjaan yang sudah di kerjakan pada tahun 2012. Dan masih banyak lagi yang akan diperiksa seperti belum adanya pengembalian atas kelebihan pembayaran pesawat serta denda–denda atas pekerjaan fisik yang belum diselesaikan,” tambah Suwarno. Sementara informasi yang dirangkum bolmutpost dugaan kejanggalan atas realisasi penggunaan anggaran APBD tahun 2012 pihak BPK menemukan adanya kekurangan volume pekerjaan fisik yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan yang telah ditetapkan, realisasi pembayaran pekerjaan fisik melebihi prestasi fisik pekerjaan, kelebihan pembayaran tiket pesawat dan belanja perjalanan dinas serta keterlambatan penyelesaian pekerjaan fisik yang belum dikenakan denda keterlambatan.

Kepala Dinas Pendapatan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKD) Bolmut, Aang Wardiman Ak, ketika dikonfirmasi mengatakan, untuk pemeriksaan yang lebih berhak menjawab itu adalah Kepala Inspektorat” kerena Inspoktorat yang hadir pada kegiatan penerimaan LHP PDTT”. ungkap Wardiman dirinya membenarkan adanya kejanggalan atas realisasi pembayaran pekerjaan fisik melebihi prestasi fisik pekerjaan namun sudah di atasi pada akhir Desember tahun 2012 lalu”. Pihak DPPKAD Bolmut, sudah mengatasi permasalahan tersebut”.ujar
Wardiman melalui fia telfonnya kemarin Ditempat terpisah Kepala Inspektorat Bolmut, Meyke Macpal Mak, ketika dikonfirmasi diruangan kerjanya tidak berada ditempat namun ketika dikonfirmasi melalui fia telfon, mengatakan dirinya tidak pernah tau informasi dari BPK Perwakilan Sulut tersebut.”Gak tau saya, saya ngak pernah terima informasi sepeti itu seperti itu maaf ya”. singkat Meyke. (rhp)

LEAVE A REPLY