DPR Diminta Antisipasi Mengganti Anggota KPU

0

BOLMUTPOST.COM Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) DKI Jakarta yang menerima gugatan dengan meloloskan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) ikut sebagai peserta Pemilu 2014, memberikan gambaran kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang buruk.

Hal dikatakan oleh Koordinator Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahuddin dalam pesan singkat yang diterima Aktual.co, di Jakarta, Jumat (22/3).

Menurut Said, buruknya kinerja KPU saat ini, dimana kebobrokan KPU itu terlihat begitu sempurna. Pasalnya, untuk penyelenggaraan satu jenis tahapan saja, yakni tahapan verifikasi parpol, telah ada 5 (lima) produk hukum yang mengonfirmasikan hal tersebut.
“Kesatu, rekomendasi Bawaslu tahun 2012, yang pada pokoknya menyatakan KPU tidak benar dalam melaksanakan verifikasi administrasi terhadap 12 parpol,” ucap dia.
lanjutnya, produk hukum lainnya, Putusan DKPP No.25-26/2012 yang intinya menyatakan proses verifikasi administrasi 18 parpol oleh KPU tidak dilaksanakan dengan benar. “Ketiga, Keputusan Bawaslu No.012 tanggal 5 Februari 2013 yang intinya menyatakan verifikasi faktual (vertual) terhadap PKPI oleh KPU bermasalah,” ucapnya.
Lebih jauh, imbuh Said, produk hukum lainnya, (Keempat dan Kelima) adalah Putusan PTTUN terhadap PBB dan PKPI yang intinya juga sama.”Yakni mengonfirmasikan bobroknya vertual kedua parpol itu oleh KPU,” ujarnya.

Oleh karena itu, dirinya menyarankan supaya anggota legislatif untuk mempersiapkan pengganti komisioner KPU, sebagai salah satu upaya antisipasi apabila Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) memecat anggota KPU baik sebagian atau seluruhnya.

“Jika persiapan itu baru dimulai pasca pemecatan oleh DKPP, saya khawatir proses Pemilu akan mengalami persoalan serius. Kekosongan anggota KPU baik sebagian atau seluruhnya bisa saja akan terjadi,” ujarnya. DPR Diminta Antisipasi Mengganti Anggota KPU

LEAVE A REPLY