Panwas Bakal Kuliti Camat Boltim

0

BOROKO (bolmutpost.com) Meski larangan bagi para Pegawai Negeri Sipil  untuk tidak terlibat dalam politik praktis, sudah jelas dalam Peraturan Pemerintah (PP),

PP No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS Pasal 4 “Setiap PNS dilarang : angka 15 “memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara :

a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;

c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau

d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Hukuman Disiplin yang dapat diberikan kepada PNS yang melanggar larangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 angka 15 tersebut adalah sebagai berikut :

1. Hukuman Disiplin Sedang bagi PNS yang terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Pasal 4 angka 15 huruf a yaitu seperti bertindak sebagai pelaksana kampanye, petugas kampanye/tim sukses, tenaga ahli, penyandang dana, pencari dana, dan lain-lain sebagaimana penjelasan PP 53 Tahun 2010 Pasal 4 Angka 15 huruf a) dan  mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat (Pasal 4 angka 15 huruf d)

2. Hukuman Disiplin Berat bagi PNS yang memberikan dukungan dengan cara  menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye (Pasal 4 angka 15 huruf b) dan membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye (Pasal 4 angka 15 huruf c)

Terkait dengan larangan bagi PNS dalam Pilkada, UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 79 ayat (1) dan ayat (4) menegaskan hal-hal sebagai berikut :

Ayat (1) “Dalam kampanye , dilarang melibatkan :

a. Hakim pada semua peradilan;

b. Pejabat BUMN/BUMD;

c. Pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri;

d. Kepala Desa.

Ayat (4) “Pasangan Calon dilarang dilarang melibatkan Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Berdasarkan berbagai ketentuan tentang larangan bagi PNS dalam Pilkada tersebut di atas, maka secara legal formal sebenarnya telah cukup kuat posisi bagi PNS untuk bersikap netral dalam Pilkada. Tetapi persoalannya, apakah aturan tersebut siap dilaksanakan oleh para kandidat Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang akan bertarung dalam Pilkada secara konsisten dan adil terhadap seluruh PNS, apakah pendukung atau bukan pendukungnya, termasuk setelah kandidat tersebut terpilih menjadi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang sementara ini juga berkedudukan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di daerah kekuasaannya.

Meskipun aturan sudah di buat sedemikian rupa, Namun tetap saja di langgar. Buktinya, demi mencari muka (carmuk) terhadap pimpinan, di duga tetap dilakukan oleh oknum camat Bolangitang Timur yang berinisial SP alias sofi. Kuat dugaan sofi telah mengumpulkan warganya demi menjual salah satu pasangan calon yang siap bertarung pada Pemilukada 8 mei mendatang. hal tersebut membuat kaget sejumlah warga. Dan secara diam-diam warga setempat langsung mendokumentasikan kejadian tersebut dan melaporkan ke pihak panitia pengawas kecamatan (panwascam) bolit, sekaligus menyerahkan rekaman dan foto-foto kegiatan . memang warga dikumpul di salah satu tempat kemudian di arahkan untuk memilih salah satu kandidat. “ujar warga yg enggan di publikasikan namanya.

Panwaslu kabupaten bolmut, melaui Devisi Pelanggaran Dan Penindakan, Mustarin Humagi SHI ketika di konfirmasi, membenarkan adanya laporan panwascam tersebut. Kami telah menerima laporan secara tertulis dari panwascam bolit, untuk selanjutnya kami akan melakukan pemangilan terhadap oknum camat tersebut dan jika terbukti tentu akan dilaporkan untuk di proses sebagaimana mestinya, tegas Humagi. Panwas Bakal Kuliti Camat Boltim (rhp)

LEAVE A REPLY