Mendagri Anggap Daerah Tak Mampu Urus Kesbangpol

1

BOLMUTPOST – Kesbangpol di daerah malah digunakan untuk kepentingan politik kepala daerah. Kemendagri membantah tudingan bahwa pihaknya otoriter. “Ketika organ itu (kesbangpol, red) ada di daerah, tidak optimal jalankan tugas pemerintah pusat yaitu pemerintahan umum,” ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Djohermansyah Djohan yang sering disapa Djo, Rabu (7/3), di Gedung Kemendagri. Untuk itu, kata dia, satu-satunya jalan mengoptimalkan fungsi kesbangpol adalah mengembalikannya menjadi alat pemerintah pusat. Menurut Djohan, selama ini fungsi kesbangpol malah dimanfaatkan pemda untuk kepentingan politik lokal. Kesbangpol di tangan pemerintah daerah, kata dia, diarahkan hanya untuk pembinaan parsial lokal, misalnya untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) dan pembinaan kepala daerah. “Kesbangpol lebih dimanfaatkan menjadi alat politik lokal oleh kepala daerah. Padahal kan bukan itu,” kata Djohan. Dia menambahkan, hanya penyelenggaraan pemerintahan umum yang akan dijalankan perangkat pemerintah pusat di daerah. Menurutnya, yang akan diserahkan pada perangkat pemerintah pusat di antaranya pembinaan kesatuan bangsa, ideologi bangsa. “Kalau di pemda tidak berjalan efektif. Kita membina kesatuan bangsa, ideologi bangsa. Tidak dipikirkan oleh dia (pemda-red),” ia menjelaskan.

Menepis

Dia membantah tudingan otoriter terhadap pemerintah pusat. Menurutnya, dalam sistem pemerintahan demokratis, tugas pemerintahan dibagi antara pemerintah pusat dan pemda. Salah satu tugas pemerintah pusat yang tidak didesentralisasi, kata dia adalah fungsi pemerintah umum. “Politik dalam negeri, pemerintahan umum kan tidak didesentralisasi,” ujarnya. Soal aparat, kata dia, pemerintah pusat tidak akan secara khusus “menanamkan” orangnya di daerah untuk mengisi fungsi kesbangpol tersebut. Dia mengatakan, aparat tetap akan diisi oleh aparat di pemda yang telah ada sekarang. Hanya, katanya, pusat akan memberi pelatihan dan pendidikan khusus. Sebelumnya, Mendagri Gamawan Fauzi mengatakan, pemerintah akan mengembalikan fungsi kesatuan bangsa, politik dan pengawasan daerah ke pemerintah pusat. Kedua fungsi tersebut akan menjadi perangkat dekonsentrasi Kemendagri. “Tugas-tugas kesatuan bangsa, politik (kesbangpol) dan pengawasan tetap di bawah kendali gubernur, tapi merupakan perangkat pusat seperti dulu (sebelum otonomi daerah-red). Semacam dekonsentrasi di daerah,” kata Gamawan, Jumat (2/3). Menanggapi hal tersebut, Guru Besar Ilmu Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada Purwo Santoso mengatakan, pemindahan fungsi kesbangpol itu tidak menjawab persoalan kebangsaan yang selama ini mendera Indonesia. Ia menilai, pengambilalihan fungsi kesbangpol oleh pemerintah pusat adalah pola pikir rezim otoriter. “Mereka (pemerintah) tidak bisa menangkap bagaimana menyatukan Indonesia dalam konteks cara berpikir liberal,” ujar Purwo. Mendagri Anggap Daerah Tak Mampu Urus Kesbangpol

LEAVE A REPLY