IKPSU Endus Penyelewengan Kapal Penangkap Ikan di DKP Bolmut

0

IKPSU Endus Penyelewengan Kapal Penangkap Ikan di DKP Bolmut

IKPSU Endus Penyelewengan Kapal Penangkap Ikan di DKP Bolmut – Ikatan Kawanua Peduli Sulawesi Utara (IKPSU) mengendus dugaan praktek jual beli bantuan perahu penangkap ikan tuna dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Bolmong Utara (Bolmut) oleh oknum anggota kelompok nelayan di Kecamatan Bolangitang Barat.

Informasi yang diperoleh, kapal penangkap ikan tersebut memilik panjang 9 meter dan lebar 1,6 meter, terbuat dari bahan bahan fiber dengan memakai mesin jenis 3GT ini, sengaja dijual ke daerah lain dengan harga Rp 15 juta. Hingga kini, belum ada informasi lebih dibalik modus penjualan kapal tersebut.

Menurut aktifis LSM IKPSU, Darmin Datukramat, kasus penjualan kapal bantuan dari DKP Bolmut ini sejak lama dicurigai oleh pihaknya. Padahal, bantuan itu sengaja diperuntukkan bagi kelompok nelayan dan tidak bisa dialihkan ataupun diperjualbelikan. “Tentu kasus ini harus disikapi, apalagi oknum kelompok nelayan itu berani menjualnya ke Kwandang. Sementara kapal ini, bukan milik pribadi melainkan bantuan dan tentu masuk sebagai aset daerah,” kata Darmin, Selasa (02/07) kemarin.

Dipihak lain, dia menyesalkan sikap dari dinas terkait yang terkesan menganggap sepele kasus itu. Sedangkan saat ini, BPKRI tengah melakukan audit atas penyerapan anggaran di tahun lalu. “Karena bantuan ini berasal dari pengadaan tahun 2012, makanya harus dipertanggungjawabkan oleh penerimanya. Sebaliknya juga, kepala dinas jangan cuek dengan kasus itu. Saya kuatir ini malah menjadi temuan BPK karena asetnya sudah tidak ada,” sindirnya.

Secara terpisah dikonfirmasi, Kepala DKP Bolmut, Ramlan Pontoh, menepis tudingan IKPSU bahwa pihaknya sengaja membiarkan kasus jual beli aset milik instansinya. “Kapalnya masih ada, dan memang sedang berada di perairan kwandang. Saya kuatir, masalah ini sengaja dibesar – besarkan karena faktor kecemburuan semata,” tepisnya.

Kemudian soal penggelapan aset, dengan tegas langsung dibantahnya. Ramlan beralasan, justru kapal tersebut statusnya adalah bantuan kepada nelayan. “Jadi bantuan tidak dapat dikategorikan pada belanja modal, melainkan pengadaan barang dan jasa yang disalurkan langsung kepada masyarakat,” dalihnya.

Pun demikian, merasa tuduhan tersebut tidak memiliki alasan hukum sama sekali, pihaknya bersedia membuktikannya bersama kelompok nelayan pengelola bantuan tersebut. “Saya jamin kapal itu tidak dijual, jika butuh saya akan panggil kelompok nelayannya agar supaya tidak bias kesana kemarin,” tegasnya.

Diketahui, pengadaan kapal penangkap ikan itu sempat menuai sorotan beberapa waktu lalu. Dimana proyek tersebut diketahui menggunakan spek diluar kontrak yang ditetapkan. Selain itu, pekerjaanya ditangani CV Multi Cahaya Mania, serta sumber dananya diambil dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2012, dengan nilai Rp 2 miliar untuk pengadaan 18 unit kapal tangkap ikan. (rhp)

LEAVE A REPLY