Sejumlah Pemda Provinsi dan Kabupaten Belum Alokasikan Anggaran

1

BOLMUTPOST.COM – Berdasarkan data Pusat Data Statistik Pendidikan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Balitbang Kemdikbud) yang diolah berdasarkan data hasil Sensus Penduduk BPS 2010, pada akhir tahun 2011 di Indonesia masih terdapat sebanyak 6.730.682 orang (4,43%) penduduk berusia 15-59 tahun yang masih tuna aksara.  Pada akhir 2014, sesuai target nasional diharapkan angka tuna aksara usia 15-59 tahun turun menjadi 4,2%.

Dalam upaya percepatan penuntasan tuna aksara khususnya di 33  Kabupaten dan 15 Provinsi dengan jumlah buta aksara terpadat  yang merupakan kantong-kantong tuna aksara, dibutuhkan komitmen pemerintah pusat dan daerah bersama pemangku kepentingan lainnya untuk melakukan sinergi pengentasan.

“Kami Direktorat Jendetral PAUDNI, sengaja mengagendakan acara temu koordinasi penyelenggaraan kegiatan layanan pendidikan masyarakat seperti ini sehingga upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat secara bertahap dapat ditingkatkan dan diharapkan dapat mengejar ketertinggalan di bidang pendidikan melalui pengalokasian anggaran dari APBN, APBD provinsi dan APBD Kabupaten,” ujar Dirjen Paudni, Prof Dr Lydia Freyani Hawadi, Psikolog dalam acara Temu Koordinasi Layanan Pendidikan Masyarakat di Surabaya, Rabu (24/7).

Menurut Dirjen, untuk mewujudkan percepatan penuntasan tuna aksara, dibutuhkan keseriusan dari semua pihak baik pemerintah, swasta, dan lembaga/organisasi masyarakat sebagai penyelenggara program yang akan mengimplementasikan program tersebut di lapangan.

“Selama ini sharing anggaran penuntasan tuna akasara tidak berjalan dengan semestinya. Masih banyak Provinsi dan Kabupatan/Kota belum mengalokasikan anggaran yang memadai untuk program tuna aksara. Hampir 80 persen masih bertumpu pada APBN. Idealnya 40 persen pusat, 40 persen Provinsi dan 20 persen Kabupaten/Kota. Kebijakan pemerintah mulai tahun ini untuk Papua dan Papua Barat diberikan 60 persen,” ujar Dirjen.

Dikatakan, salah satu lembaga pendidikan masyarakat yang dipandang efektif untuk melaksanakan program tersebut adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), lembaga/ organisasi keagamaan, dan lembaga/ organisasi masyarakat lainnya yang memiliki kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan nonformal.

Kegiatan ini diikuti  Kepala Bidang PNFI/ PAUDNI dan Kepala Bappeda dari 15 Provinsi, serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Bappeda dari 33 Kabupaten terpadat tuna aksara. Diharapkan memperoleh dukungan anggaran dari APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten pada tahun 2014, serta dukungan dan partisipasi masyarakat melalui tanggung jawab sosial perusahaan swasta.

Dijelaskan, pendidikan keaksaraan merupakan bagian dari hak azasi manusia yang paling mendasar dan masih digunakan sebagai salah satu indikator untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia (IPM), juga merupakan pemenuhan terhadap pencapaian tujuan ke-4 dari Pendidikan Untuk Semua (PUS), serta merupakan sarana untuk mencapai tujuan Millenium Development Goal’s (MDG’s).

33 Kabupaten

Sementara itu, Kasubdit Program dan Evaluasi, Drs Pahala Simanjuntak, MM mengatakan saat ini terdapat 33 kabupaten yang memiliki angka tuna aksara terpadat yang jumlahnya >50.000 orang yang tersebar di 8 provinsi yakni: Sumatera Utara (Kabupaten Nias Selatan), Banten (Kabupaten Tangerang), Jawa Barat (Kabupaten Indramayu, Bogor, Cirebon, Karawang, dan Bekasi), Jawa Tengah (Kabupaten Brebes, Sragen, dan Tegal).

Jawa Timur (Kabupaten Jember, Sumenep, Sampang, Bangkalan, Probolinggo, Malang, Pasuruan, Bojonegoro, Pamekasan, Tuban, Situbondo, Banyuwangi dan Bondowoso), Nusa Tenggara Barat (Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Timur dan Lombok Barat), Sulawesi Selatan (Kabupaten Gowa), dan Papua (Kabupaten Jayawijaya, Lanny Jaya, Yahukimo, Puncak, Tolikara, dan Paniai).

Disamping hal tersebut di atas, terdapat 7 provinsi yang Tuna Aksaranya lebih besar dari rata-rata nasional yakni Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, Barat, Bali, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Papua Barat dan Gorontalo. (Eko/ Dikmas, Teguh/HK) Sejumlah Pemda Provinsi dan Kabupaten Belum Alokasikan Anggaran  sumber paudni.kemdikbud.go.id

LEAVE A REPLY