Peluang Raport Merah Bolmut Terbuka Lebar

1

Peluang Raport Merah Bolmut Terbuka Lebar

Peluang Raport Merah Bolmut Terbuka Lebar – Bukan hal yang mustahil, jika opini disclaimer kembali diraih daerah dengan Slogan MANIA ini untuk tahun 2012. Betapa tidak, hasil audit BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara lalu menemukan sedikitnya tujuh temuan yang berpotensi merugikan keuangan daerah. Data yang dihimpun dari berbagai sumber, setidaknya dalam hasil pemeriksaan lalu tujuh temuan tersebut diantaranya meliputi, pelaksanaan item pekerjaan senilai Rp 300 juta pada pembangunan tiga kantor SKPD yang tidak tertata dalam APBD. Laporan pekerjaan selesai tahap pertama (PHO) pembangunan kantor DPRD tahap ketiga dan Sekwan sendiri tidak memberikan gambaran riil pekerjaan tersebut.Kemudian, pelaksanaan pekerjaan Landscape rumah jabatan bupati dan wakil bupati tidak sesuai dengan metode pelaksanaan dan spesifikasi dalam kontrak. Disusul, pelaksanaan pekerjaan aspal pada Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum tidak sesuai dengan standar SNI 03-6757-002. Lalu, keterlambatan 17 paket pekerjaan pada empat SKPD di Pemkab Bolmut yang belum dikenakan denda keterlambatan minimal Rp 439.037.744,55 hingga pelaksanaan 44 paket pekerjaan pada lima SKPD tidak sesuai kontrak dengan jumlah keseluruhan mencapai Rp 1.369.964.908,92. Bahkan, dalam laporan hasil pemeriksaan pra audit BPK lalu, menemukan kejanggalan dalam SK Bupati tentang biaya perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan dan terdapat kelebihan realisasi pembayaran biaya perjalanan dinas pejabat ke luar daerah sebesar Rp 27.693.600. Terkait temuan itu, aktifis muda Bolmut, Djunaidi Harundja SH, menduga, banyaknya item temuan BPK RI, merupakan buntut atas kelalaian pemerintah daerah melakukan pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama pengawasan sejumlah paket pekerjaan yang dilakukan oleh pihak ketiga.

“Kuatirnya, temuan ini menjadi indikator predikat disclaimer BPKRI. Tentu, masalah ini menjadi preseden buruk bagi Bolmut untuk kesekian kali menerima predikat buruk dalam pengelolaan keuangan daerahnya,” ungkap Harundja, Minggu (04/08). Djunaidi mengkuatirkan, seandainya opini BPK nanti buruk akan berimbas pada pengurangan jatah anggaran dari pemerintah pusat karena dianggap tidak mampu mengelola keuangan daerah. “Bukan mustahil, tahun mendatang anggaran daerah akan dikurangi. Bahkan, jika tiga kali berturut – turut kita meraih opini disclaimer, peluang akan bergabung dengan daerah induk semakin terbuka lebar,” tukasnya. Di pihak Kapolres Bolmong, AKBP Hisar Siallagan SIK, waktu dihubungi harian ini mengaku, pihaknya masih menunggu LHP BPK RI atas audit keuangan tahun 2012 di Pemkab Bolmut. “Pasti akan ditindaklanjuti, namun harus diteliti lebih dahulu apakah temuan ini ada unsur merugikan negera, sebab bisa saja hanya kesalahan administrasi,” kata Hisar, kemarin. Namun, Hisar menjelaskan, bahwa pihaknya tidak bisa langsung masuk untuk mengusut sejumlah temuan itu, karena masih ada tenggat waktu yang diberikan oleh BPK RI kepada Pemkab Bolmut nantinya, untuk menindaklanjuti temuan – temuan itu. “Ketika tenggat waktu yang diberikan oleh BPKRI selesai, maka dipastikan penyidik Tindak Pidana Korupsi Polres Bolmong, akan segera melakukan penyidikan. Lagian, ini masih sebatas hasil pra audit kemarin. Toch, jika sudah ada penyampaian opini dari BPK melalui LHP, masalah ini akan kami telusuri lebih jauh, mana saja temuan yang terindikasi ada unsur pidananya,” tegasnya.  (iz)

1 COMMENT

LEAVE A REPLY