Retribusi SKPD Diduga Bolong

0

BOLMUT POST – Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengelola PAD melalui pungutan retribusi menuai sorotan. Pasalnya, SKPD tersebut melakukan pungutan tak didukung bukti setoran alias, karcis. Reportase di lapangan memperlihatkan indikasi kebocoran. Sedikitnya ada 3 SKPD yang memiliki  pos-pos pemeriksaan sekalian pungutan retribusi. Ketiganya  adalah ; Disperindag, Perhubungan dan Pertanian Peternakan Kehutanan. Di perbatasan Pinogaluman ; petugas Disperindag memungut retribusi sesuai dengan Perda. Hanya saja, usai sopir menyetor. Karcis tak diserahkan oleh petugas. Hanya ucapan terima kasih yang diberi. Karcisnya pun tak menunjukkan hari tanggal setoran Kabur. Sehingga ada indikasi, oknum yang nakal bisa mengaburkan setoran. Apalagi, model setoran yang masih ke Dinas Perindagkop. Tak langsung ke Kas Negara. “Pokoknya, ini memberi peluang setoran retribusi tak utuh lagi ke kas daerah,”kata Junaidi Harundja, pengamat pemerintah.  Belum lagi aksi gaya preman di pos Perindagkop. Kadang, ada oknum yang bukan petugas mengenakan baju kaos Perhubungan stand by di pos. Dini hari sudah memungut ke sopir-sopir yang lewat. Ditengara, setoran sopir masuk ke kantong sendiri. Tak hanya di pos perindagkop. Pos perhubungan di Bintauna pun diduga terjadi. Setoran sopir tak disertai dengan karcis. Penampilan petugas pemungut pun aneh. Kalau pagi sampai siang. Mereka gunakan seragam lengkap, Perhubungan. Kalau sore, malam seragamnya sudah beragam. Celananya biru, baju tinggal kaos oblong. “Ini petugas atau pembantu petugas. Kong depe karcis ndak pernah dorang kase,”ucap Daeng, sopir asal Palu. Sementara di Pos Kehutanan Sang Tombolang. Dapat dikatakan loyo. Tak ada taring, cuma menang gaya. Tiap hari ada petugas. Ironinya, kayu tetap saja lolos ke luar daerah. Illegal logging tetap marak. Ada apa dengan petugas ? Diduga, pengiriman kayu oleh oknum pengusaha sudah “main  mata” dengan oknum petugas pos. Apalagi, disetiap pengiriman kayu. Diduga ada oknum petugas Polisi yang mengawal. Maka, keoklah petugas kehutanan. “Inilah dugaan-dugaan kebocoran yang terjadi Bolmong Utara. Yang harusnya menjadi Income buat daerah guna mempercepat pembangunan. Pemerintah dan stakeholder harus mengawasi indikasi itu dan melapor ke pihak terkait,”imbau Junaidi. Di tempat terpisah Dra Djanin Datunsolang ketika di konfirmasi mengatakan, untuk pos pengawasan di ponogaluman tidak ada retribusi, karena tidak ada payung hukumnya, petugas di situ hanya berkewajiban mengecek jangan sampai ada barang masuk yang sudah expayer atau kadarluarsa, kecuali kalau mungkin ada partisipasi dari para sopir., tegasnya. Retribusi SKPD Diduga Bolong  (Rhp)

LEAVE A REPLY