Mania Ah, Du Ko Duo Nokoboolo Opini Disclaimer

2

BOLMUTPOST – Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Sulut, khusus Kabupaten Bolmut akhirnya terjawab. Itu ketika, Pemkab Bolmut, Selasa (03/09), diwakili Bupati Hamdan Datunsolang, Ketua DPRD, Karel Bangko serta Kepala Inspektorat, Meycke Macpal, menerima LHP Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2012 di Manado. Hasil ini agak mengecewakan. Dari target Wajar Dengan Pengecualian (WTP) yang ditetapkan, ternyata opini yang diberikan justru Tindak Memberikan Pendapat atau disclaimer. Ini kedua kalinya daerah ini mendapatkan penilaian paling buruk untuk hasil audit LKPD. Tercatat, opini tersebut diterima Pemkab Bolmut pada 2011 dan 2012 ini. Hanya sekali saja, Bolmut mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yakni pada tahun 2009 silam. Sedangkan, tahun 2010 lalu, BPK memberikan opini Tidak Wajar (TW) dalam pengelolaan keuangan daerah. Kepala Sub Bagian (Kasubag) Humas dan Hukum BPK RI Perwakilan Sulut, I Made Dharma Sugama Putra SH, MM, melalui siaran pers yang diterima wartawan, menyatakan, sedikitnya ada sembilan temuan yang menjadi pertimbangan BPK Sulut memberikan opini disclaimer kepada Pemkab Bolmut. “Opini yang diberikan BPK telah mengacu pada pasal 16 UU No. 15 Tahun 2004. Dan didasari, pada Standar Akuntasi Pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapkan (adequate disclosure), kepatuhan terhadap perundang – undangan, dan efektifitas Sistem Pengendalian Intern (SPI),” kata Dharma. Dharma menegaskan, permasalahan yang menjadi temuan tersebut, menyebabkan BPK tidak dapat menerapkan prosedur pemeriksaan. Lingkup pemeriksaan BPK tidak cukup untuk memungkinkan pihaknya menyatakan pendapat. “BPK tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan pemerintah daerah setempat,” ungkapnya.Ia berharap, pihaknya agar pemerintah daerah bersama DPRD setempat segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut. “Bersama dengan pemangku kepentingan lainnya, dapat terus mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah,” tandasnya. Menanggapi LHP BPK RI tersebut, Ketua DPRD Bolmut, Karel Bangko ketika dihubungi wartawan, menilai, opini disclaimer menandakan pengelolaan keuangan yang sangat buruk. Dia juga berpendapat bahwa hasil buruk itu diakibatkan tidak profesionalnya pejabat dinas. “Dampak penilaian BPKRI menjadi bukti daerah ini tidak mampu mengelola keuangannya dengan tepat sasaran. Tentu, dengan pihak eksekutif, masalah ini akan kami tindaklanjuti agar tidak berdampak pada pengelolaan keuangan di tahun mendatang,” tegasnya. Sementara itu, Kepala DPPKAD Bolmut, Aang Wardiman, menjelaskan, sebagian besar yang menjadi temuan BPK RI itu, menyangkut masalah aset daerah bawaan yang belum terdata secara efisien, tagihan tuntutan ganti rugi (TGR) yang lamban diselesaikan hingga pengelolaan saldo lama. “Temuan ini masih seputar bawaan lama yang belum diselesaikan. Ada soal aset daerah, TGR serta saldo lama,” singkatnya. Mania Ah, Du Ko Duo Nokoboolo Opini Disclaimer (ten)

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY