Anggota DPRD Bolmut Lompat Pagar Masih Terima Gaji

1
Anggota DPRD Bolmut Lompat Pagar Masih Terima Gaji

Anggota DPRD Bolmut Lompat Pagar Masih Terima Gaji

Anggota DPRD Bolmut Lompat Pagar Masih Terima Gaji – 5 Anggota DPRD Bolmut yang  pindah ke partai lain yakni, Djoni Patiro SPd ke Hanura dari Repoblikan. (Belum Proses PAW) Amran Walahe ke PAN dari PBR (Belum ada Proses PAW) Sofian Pontoh ke PG dari PPP (Belum ada Proses PAW) Amir Alamri ke PG dari Demokrat (Belum ada Proses PAW) Saharudin Ahmadi ke PKB dari PKS (Belum ada proses PAW).

Sementara surat pengunduran dari 5 anggota dewan tersebut sudah di masukkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bolmut dengan keterangan PAW sedang dalam proses. Namun, karena belum resmi di-PAW oleh partai, mereka masih menjadi anggota Dprd dan menerima gaji serta fasilitas lainnya. ”Mereka memasukkan surat pengunduran diri, dan keterangan proses PAW sedang berjalan, “jelas Ketua KPU Bolmut Drs M A Pandialang. 

Ditempat terpisah Seretaris DPRD Bolmut Irma Ginoga SPd MSi mengatakan jika pihaknya, hanya mengelola administrasi, selama Surat Keputusan (SK) pemberhentian belum dikantongi tentunya pihak Sekretaris Dewan tidak berhak memberhentikan gaji mereka. ”Kami belum mengantongi SK pemberhentian dari pak Gubernur, ”ungkap Irma.

Hal ini tentu akan menjadi temuan BPK jika tidak segera dihentikan. Salah satu anggota DPRD yang maju jadi caleg Pemilu 2014 yang enggan dikorankan namanya, menyatakan kesiapannya mengembalikan gaji jika jadi temuan BPK. “Kita kan belum di-PAW, saya siap tanda tangani pernyataan, kalau memang nantinya gaji yang saya terima menjadi temuan, saya siap kembalikan, ”ungkapnya. Sementara itu Mustarin Humagi, Angota panwas bagian Ketika di mengatakan, pertama, kewenangan pemerintah karena terkait anggaran, kedua kewenangan parpol karena terkait dengan PAW, ketiga terkait dengan SK karena kewenangan Bupati/Gubernur, dan kami juga besok (9/9/03) akan mengklarifikasi hal tersebut kepada sekwan Karena terkait anggaran, dan akan mengkonfirmasi  hal tersebut juga dengan ketua partai dari caleg-cale yang pindah tersebut. Himbauan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, bahwa pemerintah bisa memecat atau mengganti anggota Dekab yang kembali mencalonkan diri untuk mengikuti Pemilu Legislatif 2014 melalui partai berbeda. Hal itu mengingat anggota Dekab yang kembali mencalonkan diri menjadi calon legislatif (caleg) namun diusung oleh parpol berbeda, seharusnya mengundurkan diri dari keanggotaan di legislatif. 

Proses PAW anggota DPRD, sejak awal telah di ingatkan oleh mendagri, seharusnya dilakukan atas dasar usulan dari partai politik yang mengusung anggota dewan bersangkutan. Oleh karena itu, Mendagri meminta gubernur, bupati dan wali kota untuk aktif menyampaikan rujukan terkait keberadaan anggota DPRD yang masih terdaftar mencalonkan diri lewat partai lain. Pemerintah Kabupaten yang baru dilantik melalui wakil bupati Suriansyah Korompot SH mengatakan jika hal itu adalah tanggung jawab pribadi masing-masing anggota Dekab yang mencalonkan diri dari partai berbeda.”Sudah jelas ada permendgri yang mengatur tentang hal tersebut, dan hal itu diketahui jelas oleh para an anggota DPRD yang mencalonkan diri dari partai lain. Jika terjadi TGR tentunya konsekwensi harus dipertanggung jawabkan,”jelas Korompot. (roh)

LEAVE A REPLY