Soal Dugaan Proyek Huntuk Mome

0

Soal Dugaan Proyek Huntuk Mome

BOLMUTPOST – Desakan masyarakat kepada Polres Bolmong dalam mengungkap dugaan proyek bermasalah pada proyek jalan Huntuk – Mome, bakal tak berujung. Hal ini, sebagaimana diisyaratkan Kapolres Bolmong, AKBP Hisar Siallagan SIK, Hisar beralasan, salah satu yang menghambat penyidikan adalah data – data lapangan yang terbilang minim.

“Belum dapat dipastikan, peningkatan status dari lidik ketingkat penyidikan sesuai KUHP, artinya kegiatan untuk menentukan adanya unsur pidana atau tidak, data yang dikumpulkan belum cukup untuk kita naikkan ke tahap sidik,” kata Hisar.

Dia juga mengungkapkan, masalah ini ikut dikuatkan dengan hasil pemeriksaan BPK RI terhadap proyek fisik yang bersumber dari APBD Perubahan tahun 2012 lalu yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). “Selama ini, hasil penyelidikan terkendala pada bukti serta data pada penyidik Polres Bolmong. Kita juga sudah koordinasi dengan BPK kemarin. Namun, hasil LHP BPK menyebutkan proyek Huntuk – Mome ini, hanya meminta pihak ketiga mengembalikan dana TGR kepada pemerintah daerah,” terangnya.

Sementara itu, Djunaidi Harundja SH, pengamat hukum setempat, menyesalkan sikap kepolisian yang dinilainya tidak professional dalam mengungkap dugaan kasus tersebut. “Bukti adanya TGR ini, menjadi penyebab bahwa pemerintah daerah lalai dalam mengawasi pekerjaan proyek itu. Buktinya, walau pekerjaan belum tuntas namun dibayarkan seratus persen. Apakah ini bukan pelanggaran hukum yang mereka lakukan,” kritik Harundja. Harundja yang juga aktifis Badan Koordinasi (Badko) HMI Sulutgo, mendesak, penuntasan kasus ini diambil alih saja oleh Polda Sulut agar supaya menghindari kecurigaan masyarakat terhadap kinerja Polres Bolmong. “Toch jika ini mentok di meja Polres Bolmong, sebaiknya ditangani saja Polda Sulut.

Saya curiga, dalam kasus ada dugaan kong kalingkong antara Polres dengan pihak ketiga,” sentilnya. Sebelumnya, Komisi III DPRD Bolmut telah melakukan peninjauan di lapangan atas realisasi pekerjaan senilai Rp 3,7 miliar itu. Pengaspalan yang semestinya selesai pada Desember 2012, oleh pihak ketiga nanti dilakukan pada medio Februari sepanjang 3 kilometer. Namun setelah diukur bulan Februari yang teraspal baru 400 meter. “Seharusnya Desember sudah selesai. Tapi anehnya lagi pencairan sudah 100 persen,” tukas Ketua Komisi III, Saiful Ambarak.(teng)

LEAVE A REPLY