Gaji Guru Pinogaluman Bakal Dibijaksanai

1

Gaji Guru Pinogaluman Bakal Dibijaksanai

Gaji Guru Pinogaluman Bakal Dibijaksanai – Pemerintah Kabupaten Bolmut berencana akan menalangi gaji milik 204 guru di Kecamatan Pinogaluman. Pasalnya, jika tidak segera diantisipasi oleh pemerintah daerah, akan berdampak pada proses belajar mengajar di sejumlah sekolah yang ada di Pinogaluman. Maka dari Pemkab mencari solusi untuk menalangi gaji guru senilai Rp 370 juta yang sebelumnya raib ditangan oknum bendahara Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pinogaluman.

“Kami sudah membahas masalah ini secara internal, bahkan komunikasi sudah dilakukan dengan pihak Polres Bolmong. Jadi, pemerintah daerah berinisiatif untuk mencarikan solusi menalangi gaji guru sambil menunggu proses hukum yang sedang dilakukan aparat kepolisian,” kata bupati Bolmut Drs Depri Pontoh.

Menurutnya, langkah ini perlu diambil pemerintah daerah karena dengan mempertimbangan banyak hal, termasuk kelancaran proses belajar dan mengajar di sejumlah sekolah. “Saya turut prihatin dengan masalah ini, sebab gaji tersebut merupakan hak-hak dari ratusan guru,” tandas Pontoh. Sebagaimana diketahui gaji guru untuk bulan Juni 2013 raib digasak maling di lokasi parkiran kantor bupati Bolmut. Saat itu gaji guru senilai Rp 370 juta tersebut baru dicairkan oknum bendahara yang juga istri dari Camat Pinogaluman, dari Bank Sulut Capem Boroko. Anehnya, mobil yang membawa gaji guru hanya dibiarkan di parkiran mobil samping Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Bolmut. Hingga akhirnya oknum bendahara mendapati mobilnya sudah di bobol maling melalui kaca samping kiri dan tas berisikan uang ratusan juta raib. Menariknya, aparat kepolisian melalui Polres Bolmong yang menangani masalah ini terkesan tidak mampu mengungkap kasus ini. Sebab, penanganan kasus ini sudah berada pada bulan keempat pasca raibnya gaji guru tersebut. Namun, hingga saat ini prosesnya masih berada pada tahap penyelidikan.

“Kami berharap kasus pencurian gaji guru ini bisa diungkap oleh aparat kepolisian, siapapun pelakuknya harus di proses secara hukum. Jika tidak, ini akan menjadi preseden buruk bagi citra polisi dalam menangani sebuah kasus,” ujar Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia Bolmut, Rusmin Mokodompis.   (***)

1 COMMENT

LEAVE A REPLY