Patok Rp 500 Ribu Untuk Urus Jasa Lingkungan

0

BOLMUTPOST – Dugaan pungutan liar kembali menyeruak di Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kabupaten Bolmong Utara. Tak tanggung – tanggung, untuk mengurus ijin lingkungan di intasi tersebut, pihak pemrakarsa dibebankan budjet yang bervariasi. Padahal, dasar pengutan ini belum diatur dalam peraturan daerah (Perda) sebagai payung hukum. Salah satunya, seperti yang dialami PT Muhsans Putra Arba Mandiri. Perusahaan yang berencana akan membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di desa Kuala Utara, Kecamatan Kaidipang ini, oleh instasi tersebut dimintai sejumlah uang dengan dalih jasa administrasi sebesar Rp 500 ribu. Kamis (07/11), Ramdhan Buhang tokoh pemuda setempat,  mengaku prihatin atas ulah oknum pegawai di KLH Bolmut. Menurutnya, apa yang dilakukan oknum pegawai ini menjadi bukti buruknya sistem birokrasi di Pemkab Bolmut. “Masalah ini, mungkin saja menjadi bukti buruknya tatanan birokrasi di daerah. Wajar saja,  bila pengusaha dari luar kesulitan berinvestasi karena hanya dijadikan sapi perah oleh oknum tertentu,” kritik Ramdhan. Pemkab Bolmut, mesti membenahi sistem birokrasi terutama memudahkan pengusaha untuk berinvestasi di Bolmut. “Percuma saja, bila pemerintah getol mengundang investor luar, namun sistem birokrasinya malah mempersulit mereka. Bila perlu, beberapa pengutan yang menjadi sumber pendapatan daerah mesti dilegalkan dalam bentuk peraturan daerah,” tegasnya. Pelaksana tugas (Plt) Kasie Amdal, Feybe Djoharam, waktu dikonfirmasi terpisah kemarin, menampik, pungutan jasa administrasi lingkungan itu menjadi beban pihak perusahaan. Hal ini, kata dia, dikuatkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Ijin Lingkungan serta Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2013. “Memang jasa administrasi ini sesuai aturan yang ada sengaja dibebankan kepada pemrakarsa. Dana itu, nanti akan digunakan tim teknis yang terdiri dari lima personil untuk menganalisa kajian lingkungan nanti,” ucapnya. Walau belum menetapkan nominal pungutan, Feybe mengaku, jarak tempuh lokasi menjadi dasar berapa besar tarif yang akan dikenakan kepada pihak pemrakarsa. “Kami juga sementara menganalisa berapa nominal setiap jasa yang akan dibebankan. Namun, selama ini kami berpatokan pada jarak tempuh lokasi dan kemudian dibebankan kepada pihak pemrakarsa. Semakin jauh lokasinya, otomatis biayanya juga besar,” dalihnya. Patok Rp 500 Ribu Untuk Urus Jasa Lingkungan (***)

LEAVE A REPLY