leaderboard gantian

Komisi II DPRD Bolmut Tegaskan Agar Izin HO DiPerjelas dan Disosialisasikan

0 3

Ketua Komisi II DPRD Bolmut, Rahman Dontili tegaskan Izin HO /gangguan atau Hinder Ordonantie (HO) diperjelas seiring dengan diberlakukannya peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) RI Nomor 19 tahun 2017 tentang Pencabutan Permendagri Nomor 27 tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah.

“Instansi terkait agar segera melakukan sosialisasi tentang kejelasan status izin HO, agar nantinya masyarakat kita binggung, apa masih diberlakukan atau tidak, karena pihaknya mendapat keluhan dari berbagai masyarakat tentang status Izin Gangguan ini, “Ungkap Dontili.

Dengan adanya peraturan mendagri ini lanjut dontili, memang ada plus minusnya buat daerah, apalagi dengan kondisi PAD di daerah kita, dan pihaknya masih menunggu hasil komunikasi antara eksekutif dengan pihak legislative.

Ditempat berbeda, Sekertaris Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, Ambo Razak ketika di konfimasi mengatakan, iya, memang sudah da notice Permendagri Nomor 19 tahun 2017 tapi sekarang pengurusan HO masih berlaku dan belum dicabut.

Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Izin Gangguan dan Retribusi Izin Gangguan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 20 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Izin Gangguan dan Retribusi Izin Gangguan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Lanjutnya, Hingga saat ini Kami masih mengacu di UUD No 20 Tahun 2009 tentang retribusi perizinan terpadu dan perda No 5 tahun 2012 yang telah di ubah menjadi Perda Nomor 2 Tahun 2017 ,”pungkasnya.

Untuk diketahui, Hinder Ordonantie (HO) dikenal dengan izin gangguan adalah izin tempat usaha/kegiatan kepada pribadi atau badan hukum yang menjalankan suatu bidang usaha yang berpotensi menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup.

Secara matematis, setiap pemegang HO dikenakan retribusi sebagai pemasukan daerah, besar retribusi adalah luas ruang usaha dikali indeks lokasi dikali indeks gangguan dikali retribusi per meter.

Dengan pencabutan HO, maka retribusi yang menjadi pemasukan asli daerah tersebut bakal hilang, namun disatu sisi memberi dampak positif bagi kalangan pengusaha, khususnya pengusaha pemula. (16b)

Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More