Bolmut News

F-D dan F-PB layangkan surat ‘sakti’ ke pimpinan dewan

F-D dan F-PB layangkan surat ‘sakti’ ke pimpinan dewan

BOLMUTPOST – Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terkait penetapan unsure pimpinan Alat dan Kelengkapan Dewan (AKD) jumat pekan lalu dibatalkan.
Pasalnya, Partai Demokrat dan Partai Nasdem yang tergabung dalam Fraksi Demokrat (F-D) serta PDIP dan PKB yang tergabung dalam Fraksi Perjuangan Bangsa (F-PB), tidak ikut dalam agenda tersebut dengan melayangkan surat penolakan terhadap pembentukan AKD ke pimpinan dewan.
Menurut Ketua F-D Rahman Dontili, alasan penolakan kedua fraksi itu karena Tata Tertib (Tatib) DPRD yang dijadikan acuan sebagai landasan hokum dalam pembentukan AKD belum sah sebagai suatu peraturan DPRD, dan paripurna penetapan Tatib juga belum dilaksanakan.
“Kita sebagai wakil rakyat harus taat terhadap aturan. Berdasarkan pasal 118 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah (PP) nomor 16 tahun 2010 tentang peraturan DPRD, Tatib dewan kabupaten atau kota ditetapkan setelah terlebih dahulu di konsultasikan kepada Gubernur,” ujarnya minggu (26/10) kemarin. Lebih lanjut dia menjelaskan, jika draf Tatib hasil paripurna DPRD Bolmut pada 14 oktober lalu, saat ini masih berada di Biro Hukum Setda Propinsi Sulawesi Utara (Sulut) dan masih dalam tahap perbaikan.
“Bagaimana kita akan melaksakan agenda pembentukan AKD jika Tatib yang menjadi acuan belum di sahkan. Dan jika pembentukan AKD dipaksakan maka itu hanya untuk kepentingan kelompok dan illegal, karena tidak mengacu pada Tatib atau peraturan DPRD yang memiliki landasan hokum kuat,” tukasnya.
Senada dengan itu, wakil ketua F-PB Ramses Rizal Sondakh juga menejelaskan, berdasarkan hasil pertemuan pimpinan dan anggota F-D dan F-PB dengan kepala bagian perundang-undangan Biro Hukam Setda Propinsi pada tanggal 22 oktober 2014 lalu, diperoleh keterangan bahwa hingga saat ini draf Tatib DPRD Bolmut sementara dikoreksi karena ditemukan masih banyak yang perlu disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
“Masih banyak isi dari Tatib DPRD Bolmut yang harus disesuaikan dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 serta PP nomor 16 tahun 2010. Dan saat ini juga DPRD masih menunggu surat berupa hasil koreksi ke Pimpinan Dewan Bolmut yang diterbitkan oleh Biro Hukum Setda Propinsi,” terangnya.
Dia menambahkan, jika F-PB dan F-D menyatakan sikap menolak pembentukan AKD DPRD Bolmut masa bhakti 2014-2019 karena terkesan dipaksakan pembentukanya, dan hal itu bertentangan dengan kaedah hukum serta asas musyawarah mufakat. (***)

Tags

Refli Hertanto Puasa

Blogger, Web Design, IT Consultant, Copywriter dan Cyber Journalisme dari Bolaang Mongondow Bagian Utara, Sulawesi. Aktif di dunia blogging sejak 2003 dan bergerak lebih jauh di dunia pengembangan web media dan Pemerintah Daerah.

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close