Banggar DPRD Evaluasi APBD Pemkot Kotamobagu

Banggar DPRD Evaluasi APBD Pemkot Kotamobagu

Kotamobagu – Bertempat di ruang Badan Musyawarah (Banmus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Jumat (19/2) pekan kemarin, Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu dalam hal ini Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menggelar rapat bersama terkait evaluasi Anggaran Pemerintah Belanja Daerah (APBD) tahun 2016.
Menurut Ketua DPRD Kota Kotamobagu Ahmad Sabir, rapat tersebut digelar untuk membahas tindak lanjut atas rekomendasi Pemerintah Provinsi  (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) terkait konsultasi APBD Kotamobagu tahun 2016, beberapa waktu lalu.
“Rapat ini merupakan kontrol soal pemanfaatan APBD 2016. Di mana, anggaran yang dikelolah pihak eksekutif harus kita awasi. Agar, sasaran pemanfaatan anggaran oleh Pemkot Kotamobagu banar-benar sesuai aturan dan jelas arahnya,”  ujar Sabir.
Menurutnya, hasil dari rapat tersebut akan menjadi acuan bersama untuk ditindaklanjuti oleh pihak eksekutif.
“Nantinya, hasil rapat menjadi acuan baik pihak eksekutif maupun legislatif. Agar, singgkronisasi anggaran dan pembangunan jelas,” jelasnya. Salah satu anggota Banggar Herry Anggky Koloay menambhakan, dalam rapat yang dipimpin langsung Ketua DPRD Ahmad Sabir tersebut, ada beberapa item yang dikoreksi. Terutama soal penggunaan anggaran.
“Namun, semuanya sudah selesai dibahas dan dievaluasi. Hanya saja, untuk DAK di Dinas PU dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora)  belum bias dilalankan, karena masih menunggu petunjuk teknis (Juknis),” terang Koloay.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kotamobagu Tahlis Gallang, mengatakan bahwa Pemkot telah menindaklanjuti sebagian besar dari apa yang menjadi rekomendasi.
“Mereka tadi minta kepastian, kejelasan, apakah rekomendasi provinsi sudah ditindaklanjuti secara keseluruhan. Dan, kami sampaikan bahwa sebagian besar sudah ditindaklanjuti. Hanya ada satu yang menjadi kendala, yakni menyangkut DAK, yang memang ada beberapa yang hingga kini Juknis-nya belum ada,” kata Tahlis. Hingga kini, Pemkot Kotamobagu juga masih menunggu Juknis atas beberapa rekomendasi dimaksud.
“Waktu kita melakukan konsultasi di provinsi, ada beberapa kegiatan fisik yang sifatnya gelondongan. Nah, kenapa kita anggarkan gelondongan kemudian provinsi minta untuk dipisahkan, dan kenapa kita belum bisa pisahkan?. Sebab, memang Juknis-nya belum jelas,” jelasnya.(GM)

Editor

Semua berita yang masuk di email redaksi akan di edit terlebih dahulu oleh tim editor bolmutpost kemudian di publish

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button