Bupati Bolsel Herson Mayulu

Bupati Bolsel Herson Mayulu Lakukan Revolusi Mental

H2M Kembali Tunjuk Pejabat Plt

BOLSEL (BOLMONG SELATAN) – Bupati Bolsel Herson Mayulu, SIP Senin(29/2), di aula kantor bupati kembali melakukan penyegaran di jajaran esalon dua, tiga, dan empat dengan menunjuk pelaksana tugas (Plt).
Bupati Bolsel Herson Mayulu, SIP Dalam sambutannya mengatakan, sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) perlu empat hal untuk melakukan revolusi mental. Diantaranya, perlu merubah mindset perilaku, sikap jangan hanya asal bapak senang.
“Ini yang perlu dilakukan disemua jajaran pemerintah daerah. Disamping itu, perlu meningkatkan etos kerja dengan semangat kerja. “Ini yang harus diperhatikan semua ASN,” tutur Bupati Bolsel.
Dalam penunjukkan Pelaksana Tugas (Plt) ada 43 pejabat esalon dua tiga dan empat dilakukan rotasi. Diantaranya, Kepala Dinas Sosial, Harifin dipromosikan menjabat Asisten tiga, jabatanya digantikan Nelly Kasiaraj yang sebelumnya menjabat kepala Bagian Kesra Setda Bolsel.
Terkait penunjukkan Plt, menurut pengamat hukum, Zainal Van Gobel bertentangan dengan UU no 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Menurut Zainal berlasan, yang dilakukan pasangan H2M Bersinar adalah menujuk pelaksana tugas(Plt) dalam rangka mengoptimalkan kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), termasuk hasil evaluasi yang kinerjanya buruk.
Tak menabrak aturan, sehingga perlu ada pelaksana tugas. “Saya kira yang dilakukan beliau bukan melakukan rolling tetapi hanya menujuk pelaksana tugas saja,” jelas Zainal.
Berdasarkan pasal 162 ayat (3) UU no 8 tahun 2015 tentang perunahan atas UU no 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota yang mengamanatkan bahwa gubernur, bupati dan walikota dilarang melakukan penggantian pejabat di lingkungan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota dalam jangka waktu enam bulan terhitung sejak dilantik.
Juga dalam pasal 116 UU no 5 tahun 2014 tentang ASN disebutkan, ayat satu, pejabat pembina kepegawaian dilarang mengganti pejabat pimpinan tinggi selama dua tahun terhitung sejak pelantikan pejabat pimpinan tinggi, kecuali pejabat pimpinan tinggi tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak lagi memenuhi syarat jabatan yang ditentukan.
Ayat dua disebutkan penggantian pejabat pimpinan tinggi utama dan madya sebelum dua tahun dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan presiden RI.(GM)

Tinggalkan Komentar Anda

Please enter your comment!
Please enter your name here