Bolmong Raya

Marlina Moha Siahaan Mangkir Dalam Sidang Dugaan Kasus Korupsi

Marlina Moha Siahaan Mangkir Dalam Sidang Dugaan Kasus Korupsi

Manado – Marlina Moha Siahaan (MMS) alias Butet kembali berulah. Dirinya tidak hadir dalam sidang pembacaan nota keberatan atas dakwaan jaksa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Manado, Kamis (18/2).

Terdakwa dugaan korupsi‎ dana Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintahan Desa (TPAPD) Kabupaten Bolaang Mongondow  2010 itu, terlihat hadir dalam pelantikan kepala daerah terpilih di Sulawesi Utara (Sulut) hasil pilkada serentak 9 Desember 2015 di Graha Gubernuran Sulut, Rabu (17/2) lalu.

Padahal, sebelumnya Bunda sapaan akrabnya menghadiri sidang awal di Pengadilan Tipikor Manado, Kamis (4/2) lalu.

Dalam sidang perdana pembacaan Dakwaan itu, di ketuai Hakim Darius Naftali SH MH dan empat Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU), diantaranya JPU Dawan Manggalupang SH yang menjabat Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Kotamobagu.

Dalam pembacaan dakwaan, Marlina Moha Siahaan diduga telah memakai dana APBN Pemkab Bolmong tahun 2010,  yang sebenarnya tertata dalam dana pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) dan masuk ke rekening pribadi mantan Bupati Bolaang Mongondouw (Bolmong)  ini.

Padahal kegiatan honorarium penghasilan tetap bagi Perangkat Desa yakni Kepala Desa atau Sangadi 150 orang, Sekretaris Desa (Sekdes) 122 orang, Porobis 450 orang, Kepala Dusun 616 orang dan Kepala Lingkungan (Pala) 15 orang yang semuanya berjumlah 12 Miliar Rupiah lebih.

Anggota Deprov Sulut ini pun pada saat menjabat Bupati Bolmong, telah menerbitkan Surat Keputusan No 14 Tahun 2010 tertanggal 16 Februari 2010 tentang penetapan TPAPD di Bolmong TA 2010 tiap bulannya yakni Sangadi 1 juta Rupiah, Sekdes 750  Ribu Rupiah, Porobis 700 Ribu Rupiah, Kepala Dusun 700 Ribu Rupiah dan Pala 700 Ribu Rupiah.

Atas perbuatannya, terdakwa yang akrab disapa Bunda ini diancam dengan pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 UU RI No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi serta UU perubahan No 31 Tahun 1999 tentang korupsi jo pasal 55 ayat 1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP. (GM)

Tags

Editor

Semua berita yang masuk di email redaksi akan di edit terlebih dahulu oleh tim editor bolmutpost kemudian di publish

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close