Steven Kandouw ; Bupati Tidak Punya Kewenangan Lagi Copot Kepala Disdukcapil

Steven Kandouw ; Bupati Tidak Punya Kewenangan Lagi Copot Kepala Disdukcapil

BOLMUTPOST – Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Kandouw yang baru menjabat sejak 12 Februari 2016 lalu, Kamis (3/3), menyerahkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat pada Unit Kerja yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Steven Kandouw menyerahkan permendagri itu kepada 15 Kepala dinas Disdukcapil kabupaten/kota yang sedang memegang jabatan tersebut, di ruang CJ Rantung Kantor Gubernur Sulawesi utara.
Menteri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo melarang pemindahan/mutasi Kepala, Sekretaris, dan staf Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) kabupaten/kota yang belum menjabat minimal selama dua tahun.

Hal tersebut dituangkan dalam Keputusan Mendagri nomor 471-173 tahun 2016 untuk Permendagri nomor 76 tahun 2015 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi pratama selaku Kepala Disdukcapil kabupaten/kota.

“Pengangkatan dan pemindahan ini pun berlaku untuk sekretaris dinas dan staf Disdukcapil eselon III dan IV. Bila ada pemindahan, yang bersangkutan harus kembali ke jabatannya semula di disdukcapil.
“Bupati/wali kota sekarang tidak punya wewenang mengangkat dan memberhentikan Kadis Dukcapil, kalau dulu masih berdasarkan atas SK Bupati/Walikota, kedepannya sudah tidak bisa lagi, karena hanya mendagri yang berwenang geser kadis dukcapil,” jelasnya.
Wagub kelahiran tondano 5 september 1969 menyebutkan, banyak kewenangan kabupaten/kota terkait dengan ijin-ijin telah ditarik ke provinsi diantaranya : pertambangan, kehutanan, kelautan dan perikanan, perhubungan, kesehatan, termasuk Lingkungan hidup.
Hal ini menandakan negara kita selama dua dekade ini sinkronisasi antara kabupaten/kota dengan provinsi dianggap tidak berjalan dinamis alias masih low. “Hal ini disumbangkan karena mindset hanya menggunakan kacamata kuda, kabupaten/kota menggangap dirinya sebagai negara sendiri,” tegas mantan Ketua DPRD Sulawesi Utara (2014-2015).
“Dengan kondisi demikian mestinya bupati/walikota wajib setiap dua minggu datang berkoordinasi di pemprov agar sistem pemerintahan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan lancer dan sesuai dengan yang kita harapkan bersama.
Koordinasi dalam segala aspek itu penting, sehingga semua daerah bisa sama-sama maju dan dan membangun bersama-sama dan tidak ada yang tertinggal. Saya rasa dengan ditariknya kewenangan tersebut ke provinsi maka kabupaten/kota akan rajin berkoordinasi di pemerintah provinsi,” jelas Suami dr. Kartika Devi Tanos. (rhp)

Nama-nama Kadis Dukcapil Bolmong Raya :

Parmin Mokodompis, Bolmong Utara

Virginia Olli, SE, Kota Kotamobagu

Iswan Gonibala, Bolmong

Rusmin Mokoagow, Bolmong Timur

Agus Mooduto, Bolmong Selatan

Editor

Semua berita yang masuk di email redaksi akan di edit terlebih dahulu oleh tim editor bolmutpost kemudian di publish

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button