Bolmong Raya

MMS Kembali Duduk di Kursi Pesakitan

MMS Kembali Duduk di Kursi Pesakitan

Jaksa Ngotot Sidang Dilanjutkan

Manado – Kasus dugaan korupsi Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) Bolmong Tahun 2010, dengan terdakwa MMS alias Marlina (55), kembali bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Manado, Kamis (3/3) sekira pukul 10.35 Wita.
Dalam sidang pembacaan eksepsi atau pembelaan yang dipimpin Hakim Ketua Darius Naftali SH MH dan Hakim Anggota Wenny Nanda SH MH, Arison Megajaya SH MH serta Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dawan Manggalupang ini, hanya berlangsung sekitar 20 menit.
Di sidang eksepsi ini, Jaksa Dawan ngotot untuk melanjutkan proses sidang berdasarkan dakwaan yang diduga merugikan negara miliaran rupiah ini. Marlina yang memakai kemeja putih dipadu celana kain warna krem, ketika ditanya Hakim Ketua untuk mengikuti sidang kembali dua pekan depan, sambil tersenyum berkata bersedia untuk dilanjutkan.
“Sidang ini ditunda dan akan dilanjutkan Selasa 15 Maret mendatang untuk putusan selanya,”kata Hakim Ketua Darius.
Dalam pembacaan dakwaan, MMS alias Butet diduga telah memakai dana APBN Pemkab Bolaang Mongondouw Tahun 2010,  yang sebenarnya tertata dalam dana pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) dan masuk ke rekening pribadi mantan Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) ini.
Padahal kegiatan honorarium penghasilan tetap bagi Perangkat Desa yakni Kepala Desa atau Sangadi 150 orang, Sekretaris Desa (Sekdes) 122 orang, Porobis 450 orang, Kepala Dusun 616 orang dan Kepala Lingkungan (Pala) 15 orang yang semuanya berjumlah 12 Miliar Rupiah lebih.
Anggota Deprov Sulut ini pun pada saat menjabat Bupati Bolmong, telah menerbitkan Surat Keputusan No 14 Tahun 2010 tertanggal 16 Februari 2010 tentang penetapan TPAPD di Bolmong TA 2010 tiap bulannya yakni Sangadi 1 juta Rupiah, Sekdes 750  Ribu Rupiah, Porobis 700 Ribu Rupiah, Kepala Dusun 700 Ribu Rupiah dan Pala 700 Ribu Rupiah.
Atas perbuatannya, terdakwa yang akrab disapa Bunda ini diancam dengan pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 UU RI No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi serta UU perubahan No 31 Tahun 1999 tentang korupsi jo pasal 55 ayat 1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP.(GM)

Tags

Editor

Semua berita yang masuk di email redaksi akan di edit terlebih dahulu oleh tim editor bolmutpost kemudian di publish

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close