Tahun 2016 Uang Jalan Jalan DPRD Boltim Naik Rp 7,3 Miliar

Tahun 2016 Uang Jalan Jalan DPRD Boltim Naik Rp 7,3 Miliar

TUTUYAN – Hanya selang setahun biaya untuk jalan – jalan anggota DPRD Boltim (Bolmong Timur) meningkat cukup tajam. Tercatat tahun lalu, besaran biaya yang ditanggung APBD sekitar Rp 6,5 miliar.
Fantastisnya, pada tahun ini para wakil rakyat malah berani menaikkan angka untuk dana perjalanan dinas mereka menjadi Rp 7,3 miliar. Meningkatnya kesejahteraan legislator Boltim, bertolak belakang dengan kondisi pemasukan daerah yang hanya bercokol diangka Rp 13 miliar per tahun.
Naiknya uang jalan jalan anggota dewan menuai kritikan dari berbagai lapisan masyarakat. Diantaranya, Indah Lestari Canon  aktifis mahasiswa Ikatan Pelajar Mahasiswa Indonesia (IPMI) Boltim. Mahasiswa asal Desa Bongkudai ini, mempertanyakan dengan dana sebesar itu apakah sudah optimal kinerja para legislator tersebut.
“Mestinya sudah tidak perlu lagi menuntut kenaikan biaya dinas, mereka sudah mendapat gaji banyak, dapat mobil dinas, dan berbagai tunjangan lainnya. Mestinya dewan malu dengan kondisi rakyat kecil yang makin berat beban hidupnya,” sentilnya.
Menurut dia, meski DPRD berfungsi sebagai penentu anggaran tapi jangan sampai dana yang diperlukan dengan nominal besar tapi kinerja kecil, ini tentunya tidak sesuai harapan warga.
“Sebagai contoh, selama tahun 2015 produktifitas dari dewan Boltim masih kurang. Kalau hanya untuk studi banding dan jalan-jalan, hal itu dianggap pemborosan dan perlu pengawasan dari berbagai pihak karena mengunakan uang negara,” kritiknya.
Terpisah dimintai tanggapannya, Kepala DPPKAD Oskar Manoppo, menjelaskan bahwa masalah itu bukan permintaan dari DPRD melainkan sesuai aturan yang berlaku dan telah ada pengarahan dari pemerintah pusat menyangkut penggunaan dana.
“Untuk biaya pesawat dan akomodasi, kungker di luar Pulau Jawa dan di Jawa, hanya berbeda di biaya transportasi dan penginapan. Akomodasi dan biaya perjalanan sudah diatur, bahwa anggota DPRD tidak boleh melebihi standar ekonomi rate yang diatur oleh PMK,” terangnya.
Ongkos biaya perjalanan dinas, baik bertujuan konsultasi maupun studi banding anggota dewan itu menjadi naik, setelah adanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 113 tahun 2015 tentang Peraturan Perjalanan Dinas yang baru. (and)

Editor

Semua berita yang masuk di email redaksi akan di edit terlebih dahulu oleh tim editor bolmutpost kemudian di publish

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button