Bolmong Raya

Sekilas Tentang Kasus MaMi Boltim

Sekilas Tentang Kasus MaMi Boltim

BOLTIM – kasus dugaan korupsi MaMi Boltim ini, terjadi pada tahun anggaran 2011 silam. Dimana, para aleg Boltim periode 2009 – 2014 itu, diduga telah menerima aliran dana MaMi fiktif.
Saat menjadi temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, kasus tersebut belum juga dilunasi oleh pihak terkait. Hingga akhirnya temuan itu bermuara hukum. Saat itu, penyidik dari Polsek Urban Kotabunan, pada tahun 2011 lalu, menerima laporan terkait adanya indikasi tindak pidana korupsi dalam kasus MaMi tersebut.
Waktu terus berjalan, namun progresnya belum memuaskan masyarakat yang saat itu sudah terlanjur menjadikan kasus itu isu menarik untuk dibincangkan.
Akhirnya, setelah dua tahun berselang dan atas desakan sejumlah masyarakat, akhirnya Polres Bolmong yang saat itu dinahkodai AKBP Hisar Siallagan SIK, menarik kasus tersebut untuk ditindaklanjuti oleh penyidik Unit IV Tipidkor Polres Bolmong. Setelah dilakukan penyelidikan, akhirnya kasus itu dilimpahkan ke Kejaksaan dan langsung dinyatakan lengkap oleh Jaksa. Namun, baru satu tersangka yang dilimpahkan, yakni Bendahara DPRD Boltim kala itu dijabat oleh Satria Mokodompit.
Penyelidikan pun terus berlanjut hingga tersangka semakin bertambah. Atas hasil keterangan pengadilan dari tersangka sebelumnya, akhirnya tiga tersangka kemudian ditetapkan oleh Polres Bolmong, yakni, (Almarhum) Djunaidi Daumpung, kala itu menjabat sebagai Sekwan Boltim sekaligus Pengguna Anggaran (PA), Sahifudin Umar, kala itu menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) serta Jemmy Golonda, kala itu selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Setelah berkas ke tiga tersangka telah dilimpahkan dan dinyatakan lengkap oleh Jaksa, maka seluruh anggota dewan periode 2009-2014, langsung ditetapkan tersangka oleh Polres Bolmong.
Namun sayangnya, untsur politis menghalangi penegakan hukum. Itu terbukti, saat dihambatnya persetujuan dari Gubernur Sulut, yang dikirim oleh Polres Bolmong, sebagai bentuk penghormatan atas system ke pemerintahan, agar penyidik dengan leluasa melakukan penyelidikan lebih lanjut kepada 20 anggota DPRD Boltim kala itu.
Meski begitu, penyidik Tipidkor yang saat itu dipimpin oleh Iptu Pauldi Sihotang, terus melakukan penyidikan. Hasilnya penyidik menemukan bukti jika, setiap anggaran MaMi yang diduga fiktif itu, telah dicarikan dan dinikmati bersama-sama, hingga menimbulkan kerugian Negara, sekitar Rp.800 juta.(GM)

Tags

Editor

Semua berita yang masuk di email redaksi akan di edit terlebih dahulu oleh tim editor bolmutpost kemudian di publish

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close