Ultimate magazine theme for WordPress.

Hingga 2016, Bolmut Belum Masukan Ranperda Ke kemenkumHAM Sulut

0 48

Hingga 2016, Bolmut Belum Masukan Ranperda Ke kemenkumHAM Sulut

BOLMUTPOST – Penandatanganan Kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Utara tentang Penguatan Legislasi Daerah, bertempat di Randy Grand Palace Bolang Itang Barat, Kamis, (24/3).
Bupati Bolaang Mongondow Utara Drs. H. Depri Pontoh dalam sambutannya menyampaikan bahwa maksud pelaksanaan kegiatan ini sehubungan dengan telah berakhirnya jangka waktu perjanjian kerjasama yang telah ada sebelumnya sehingga dipandang perlu untuk diperpanjang kembali.
Beberapa produk hukum daerah yg telah dibahas bersama DPRD beberapa tahun kemarin sudah melibatkan tenaga perancang pada Kanwil kemenkumHAM namun masih dalam tahapan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah, sedangkan pendampingan tenaga perancang sebaiknya diikutsertakan dalam seluruh tahapan pembentukan produk hukum pemerintah daerah baik yang bersifat pengaturan yang meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Bersama Kepala Daerah maupun yang bersifat penetapan yaitu keputusan Kepala Daerah.
Hal ini penting dilakukan sebab selain amanat undang-undang kami melihat dari segi out come sebagai indikator lainnya, sebab seluruh produk hukum daerah harus memperhatikan substansi juridis materil dan juridis formil,”jelas Depri.
Sementara itu, Kakanwil KemenkumHAM Provinsi Sulawesi Utara DR.H Sudirman .D. Hury, SH,MM,MSc dalam sambutannya, menyampaikan bahwa salah satu peran Kanwil Kemenkumham sebagai instansi vertikal di daerah adalah memberikan pelayanan Hukum kepada Pemerintah Daerah antara lain mendampingi pemerintah daerah dalam pembentukan produk-produk hukum daerah melalui pendampingan oleh tenaga perancang disuluruh tahapan pembentukan produk hukum.
Hal ini sangatlah penting dilakukan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dapat bersinegi dengan Kanwil Kemenkumham tidak hanya dalam penyusunan produk hukum daerah namun bisa sampai pada penyebarluasan produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya melalui sarana jaringan dokumentasi dan ínformasi hukum (JDIH).
Dalam kesempatan yang sama Kanwil KemenkumHam melaksanakan kegiatan Diseminasi Hak Asasi Manusia bagi Aparatur Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat.
Seluruhnya ini dilakukan adalah langkah awal bagi Pemerintah Daerah dan Kanwil Kemenkumham Provinsi Sulawesi Utara dalam mengimplementasikan perjanjian kerjasama dibidang peguatan legislasi daerah, dengan harapan agar Pemerintahan Daerah dan Masyarakat memperoleh produk hukum daerah yang baik tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan norma kesusilaan dalam Hak Asasi Manusia.
“Sampai dengan sekarang Bolaang Mongondow Utara Belum Memasukan Ranpeda Ke Kanwil KemenkumHam Sulut, Ungkap DR.H Sudirman .D. Hury, SH,MM,MScn dalam sambutannya.
Menanggpi hal tersebut, Kepala Bagian Hukum Bolmut, Rahmat Pontoh SH Msi mengatakan, Rancangan peraturan daerah dalam proses pembentukan yang melibatkan tenaga perancang pada instansi pemerintah yang berkompeten yaitu kemenkumham, hal ini sesuai amanat uu 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas uu nomor 23 thn 2014 tentang pemerintahan Daerah dan Permendagri No 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah.
Lanjutnya, setelah ada MOU yang dilaksanakan kemarin, Kanwil KemenkumHam menyarankan agar dalam seluruh tahapan melibatkan tenaga perancang yang ada di Kanwil Kemenkumham, agar dapat tercipta produk hukum yang baik yang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan Hak asasi manusia.
Untuk produk hukum daerah tetap kami laporkan ke gubernur, kemendagri dan kanwil kemenkumham,”jelasnya.
Sementara itu ditempat terpisah, Ketua BKPRMI Bolmut, Djunaidi Harundja SH menanggapi hal tersebut mengatakan, kami harapkan kepada pihak eksekutif dan legislatif agar secara bersama-sama bergandeng tangan untuk Saling support agar Ranperda yang belum di masukan sesegera mungkin untuk di masukan ke Kakanwil KemenkumHAM Provinsi Sulawesi Utara.
Dan untuk Kakanwil KemenkumHAM agar bisa turun lapangan membantu dan mendampingi sampai ke daerah kabupaten kota, jangan hanya di tempat saja, hubungan antara kabupaten/kota dan provinsi itu perlu dan sangat penting agar segala persoalan bisa segera di atasi,“satire Harundja.(rhp)

Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.