Dugaan SPJ Fiktif Kegiatan Pokja Pilkada KPU Bolsel Terus Mencuat

Dugaan SPJ Fiktif Kegiatan Pokja Pilkada KPU Bolsel Terus Mencuat

BOLSEL – Dugaan penyalahgunaan dana Pilkada di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) terus mencuat ke permukaan. Alih-alih untuk menutupi kebijakan selama tahapan berlangsung justru menjadi bumerang bagi pengguna anggaran di Sekretariat KPUD Bolsel.
Pasalnya, dana kegiatan pokja yang seharusnya diterima staf yang masuk dalam Pokja, justru tak pernah ada kabarnya hingga berakhirnya tahapan Pilkada. Ironinya, ketika pihak sekretariat mempertanggungjawabkan penggunaan dananya, justru staf disodorkan setumpuk SPJ yang harus ditandatangani, yang  diketahui dananya tak pernah diterima.
Berdasarkan data yang diperoleh awak media ini, paling kurang ada sepuluh kegiatan Pokja yang dananya mengguap entah ke mana. Di antaranya, Penyusunan Program Penggangaran Pilkada Bulan April-Juni, sebesar Rp5.850.000. Pembentukan PPK dan PPS bulan April-Mei sebesar Rp5.850. 000. (Lihat grafis).
Menurut staf KPUD, yang tak mau dikorankan namanya, sejak awal justru dirinya tak masuk dalam Pokja Pilkada, tetapi ketika akhir kegiatan dirinya sudah disodorkan SPJ untuk ditandatangani. Yang mana, i nominalnya cukup besar, mencapai Rp53.815.000.
“Secara tegas tentu saya tolak menandatanganinya. Kan aneh, saya tak pernah menerima sebesar itu sebelumnya,” ungkap staf yang meminta namanya dirahasiakan, belum lama ini.
Diduga, hal yang sama juga dialami oleh staf lainnya. Bahkan, terungkap dalam rapat sekretariat bersama staf dan tenaga honorer, Sekretaris KPUD, Sofian Abjul mengatakan alasanya karena dana itu adalah untuk kebijakan anggaran di luar kegiatan tahapan Pilkada. Seperti, untuk makan minum anggota polisi.
“Kita tidak punya anggaran untuk itu. Jadi, kita perlu ada kebijakan,” tutur Sofian. Hal memiriskan juga dikatakan salah satu anggota Komisioner KPUD Bolsel, Rommy Pobela. Katanya, soal adanya kebijakan sebenarnya adalah hal yang biasa.Dan hal itu juga terjadi di setiap SKPD.
“Kalau saya mau disodorkan hal seperti itu, jelas juga tak mau tandatangan. Tetapi ini demi kepentingan kita bersama,” jelas Pobella.
Sebelumnya, hal ini dibantah oleh Sofian. Menurut dia bahwa, kabar itu tidak benar. Itu hanya isu yang sengaja dihembuskan untuk menjatuhkan dirinya.
“Sekali lagi, isu itu tidak benar dan tak masuk akal,” jelas Sofian, beberapa wkatu lalu.(EK/GM)

Daftar Kegiatan Pokja Pilkada

  1. Penyusunan Program Penggangaran Pilkada Bulan April-Juni Rp5.850.000
  2. Pembentukan PPK dan PPS Bulan April-Mei Rp5.850.000
    3. Pemutahiran Daftar Pemilih Mei-Juli Rp2.925.000, dan Agustus- Oktober Rp 2.925.000
    4. Sosialisasi dan Palmas/Penyuluhan/Bimtek April-Juni Rp2.193.750, dan Juni November Rp3.656.250
    5. Kehumasan Media Center dan Pelayanan Informasi Pemilihan Kepala Daerah
    April-Mei Rp1.462.500, dan Juni-November 4.387.500
    6. Pelaksana Kampanye dan Audit Dana Kampanye Juni Rp1.170. 000, dan
    Juli-November Rp5.850.000
    7. Penyelesaian Sengketa Hukum Mei Rp.835.000, dan Juni-Nofember Rp5.010.000
    8. Penetapan Pasangan Calon pada Agustus-September Rp5.850.000
    9. Perencanaan dan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara pada September-Oktober Rp2.929.000, dan Nofember-Desember Rp2.925.000
    10. Rekapitulasi dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih pada September-Desember Rp5.850.000

    Total Rp.53.815.000.

Editor

Semua berita yang masuk di email redaksi akan di edit terlebih dahulu oleh tim editor bolmutpost kemudian di publish

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button