Kejari Kotamobagu Bakal Tetapkan Tersangka Lain Reses Fiktif DPRD Bolmong

Kejari Kotamobagu Bakal Tetapkan Tersangka Lain

Kasus Dugaan Reses Fiktif DPRD Bolmong Bakal Bertambah

BOLMONG – Usai menahan dua tersangka dalam kasus dugaan reses fiktif di DPRD Bolmong, berinisial AB dan VS, kini pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kotamobagu, tampaknya mulai membidik tersangka lain.

Hal itu tersirat saat Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Kotamobagu, Dakwan Manggalupang SH, berbincang-bincang dengan harian ini. Kata Dakwan, kemungkinan penambahan tersangka akan ada, tergantung hasil pengembangan penyelidikan kasus tersebut.

“Tinggal melihat perkembangan dalam sidang dua tersangka nanti. Kan nanti ada fakta persidangannya, nah kita lihat bagaimana,” kata Dakwan.

Hal senada dikatakan Kepala Seksi Intel (Kasi Intel) Kejari Kotamobagu Evans Sinulingga SE SH, bahwa pihaknya tetap akan mengembangkan perakara ini, hingga betul-betul tuntas.

“Kami masih terus mengembangkan perkaranya. Keterangan-keterangan tambahan bisa kami peroleh dari fakta persidangan ke dua tersangka nanti,” beber Evans.

Sementara itu, Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Hukum dan Ekonomi Terapan, Sopianto, mengatakan, Kejari Kotamobagu telah mengambil langkah berani. Karena dugaan kasus ini terjadi pada salah satu lembaga pemerintahan yakni DPRD Bolmong periode tahun 2009-2014.

“Langkah positif kejaksaan sebagai penegak hukum di negeri ini. Patut diberi apresiasi dan dukungan. Kalau saya lihat ini adalah terobosan yang sangat berani yang dilakukan Kejari Dasplin SH MM,” kata Sopianto, Selasa (12/04/2016).

Apalagi lanjut Sopianto, penyelidikan kasus ini berjalan hampir dua tahun, yakni dari tahun 2014 hingga tahun 2016.  “Hampir dua tahun penyelidikan kasus ini berjalan di Kejari, dari tahun 2014 dan sampai saat ini tahun 2016. Kami berharap motivasi kejari dalam menangani kasus ini adalah benar-benar penegakan hukum,” ujar Sopianto.

Namun, dia berharap kasus tersebut tidak hanya sampai pada penahanan terhadap dua tersangka yakni AB dan VTS yang merupakan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bolmong.

“Tapi ini tidak boleh hanya sampai disini saja (Penahanan dua tersangka). Memang ada kekhawatiran, jangan sampai akan mandeg lagi. Karena kalau dibandingkan dengan tahun 2014 dan 2015, Kejari saat ini sangat tegas dalam penegakan hukum. Setiap orang berkedudukan sama dimata hukum, apalagi prinsip penegakan hukum adalah prinsip penegakan berkeadilan tanpa pandang bulu,” tegas Sopian.

AB dan VS diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka sesuai surat Kejari Nomor B1563/R.1.12/Fd.1/11/2014 dan B1564/R.1.12/Fd.1/11/2014 tertanggal 4 November 2014 lalu. Diketahui pula, penyelidikan kasus dugaan reses fiktif ini dilakukan Kejari, karena ada indikasi kegiatan reses yang dilakukan pihak DPRD Bolmong, tidak sesuai mekanisme, pada tahun anggaran 2013 silam.

Kuat dugaan sejumlah kegiatan reses tidak dilaksanakan atau fiktif. Potensi lain terjadinya korupsi pada anggaran sewa gedung yang diduga tidak digunakan semestinya.
Dalam rencana kerja anggaran (RKA) tertata anggaran untuk sewa tenda. Namun, sejumlah legislator menggelar reses di kantor camat dan balai desa yang memungkinkan tak ada biaya sewa tenda.
Dalam hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan bahwa pertanggungjawaban atas realisasi belanja barang dan jasa pada kegiatan reses sebesar Rp.852 juta itu terindikasi tidak sesuai dengan nilai realisasi pembayaran sebenarnya. (GM)

Show More

Editor

Semua berita yang masuk di email redaksi akan di edit terlebih dahulu oleh tim editor bolmutpost kemudian di publish

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button