Warga ‘Serbu’ kantor Disdukcapil

Warga ‘Serbu’ kantor Disdukcapil

BOLTIM – Untuk mendapatkan identitas diri, warga Bolaang Mongondow Timur (Boltim) mendatangi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), untuk melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akte Lahir.

“Biasanya, mendekati penerimaan siswa baru seperti ini Disdukcapil diserbu warga. Kebanyakan dari warga mengurus akte lahir buat anak yang baru masuk sekolah,” ungkap Kepala Dicapilduk, Rusmin Mokoagow.

Dia menuturkan, ada tiga hal yang diurus warga, yaitu KTP, Akte lahir dan KKK.

“Tiga dokumen itu sangat penting untuk dimiliki oleh warga. Sebab, ketika akan melakukan untuk pengurusan berbagai surat menyurat di desa atau kepentingan di Pemkab, maka dasar utama harus ada KTP, KK dan Akte Lahir. Selain itu ketika anak hendak masuk sekolah, sudah harus ada akte lahir,” papar Rusmin.

Dijelaskannya pula, dalam pengurusan khusus identitas KTP, warga tidak perlu binggung, karena pihaknya sudah membentuk tim yang dibagi di tiga kecamatan, yakni Kotabunan, Nuangan dan Modayag.

“Di sini tinggal animo masyarakat dalam hal mengurus identitas diri. Kami sudah berupaya menurunkan tim ke setiap kecamatan, bahkan sampai ke desa-desa dengan menggunakan mobil khusus perekaman e-KTP. Tinggal animo dari masyarakat itu sendiri yang diharapkan,” imbuhnya.

Saat ini, Disdukcapil menggunakan versi lima untuk perekaman e-KTP. Di versi ini pemohon e-KTP harus melampirkan foto copy buku nikah.

“Versi ini makin banyak data yang diminta. Di antaranya, nomor surat nikah. Sehingga, pemohon harus melampirkan foto copy buku nikah. Ketika nama dan status pemohon dimasukan, maka petunjuk meminta harus memasukan nomor surat nikah.Jadi, syarat ini bukan kemauan pihak dinas, tetapi permintaan server sesuai petunjuk pusat,” beber Rusmin.

Ditanya menyangkut pungutan liar (Pungli), Mokoagow menjelaskan, selama ini tidak pernah terjadi, karena pihaknya disetiap rapat maupun apel selalu menyampaikan untuk tidak melakukan pungli. Sebab, cara itu sangat tidak baik di dalam pelayanan dinas.

“Saya selalu membina para staf untuk tidak melakukan hal itu, dan saya sudah menempel pemberitahuan dalam ruangan maupun di luar ruangan. Di mana, pengurusan KTP, KK dan Akte Lahir tidak dipungut biaya, alias gratis. Saya juga mengingatkan kepada masyarakat yang hendak mengurus identitas diri, ketika mendapatkan stafnya melakukan pungli, maka diminta agar langsung melaporkan kepada kami,” tegas Rusmin.(pb/gm)

Editor

Semua berita yang masuk di email redaksi akan di edit terlebih dahulu oleh tim editor bolmutpost kemudian di publish

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button