Perombakan Organisasi Perangkat Daerah, Distakot Bubar, BKDD Turun Status

Perombakan Organisasi Perangkat Daerah, Distakot Bubar, BKDD Turun Status

Kotamobagu – Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu kini tengah menggodok perombakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkot. Hal itu dilakukan sebagai tindak lanjut amanat undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) dan perubahan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 41 tahun 2017 tentang Organisasi Pemerintah Daerah (OPD).
Langkah yang dilakukan Pemkot kini sudah pada tahap  penginputan indikator Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk dikirim ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).
Hasil penginputan tersebut, akan menjadi dasar dalam pemberian skor untuk menentukan tipe SKPD.
“Penginputan sementara kita lakukan. Data semua SKPD kita input kemudian dikirim ke website Kemendagri. Setelah itu secara otomatis akan keluar skor. Skor itulah yang menentukan tipe SKPD, apakah tipe A, B atau C.
Tipe A itu adalah SKPD yang strukturnya memiliki kepala, sekretaris dan empat bidang.
Kalau Tipe B, ada kepala, sekretaris dan tiga bidang.
Tipe C tidak ada sekretaris, hanya ada kepala dan dua bidang,” ungkap Kepala Bagian Hukum dan Organisasi, Sarida Mokoginta SH.
Sarida menambahkan, selesai penginputan oleh pemerintah daerah akan menindaklanjuti dengan Peraturan Daerah (Perda). DPRD Kotamobagu pun telah mengagendakan pembahasan OPD pada Program Legislasi Daerah (Prolegda) tahun 2016 ini.
“Penyesuaian OPD berlaku secara nasional untuk diikuti semua daerah. Nantinya tipe dan nama-nama SKPD ditentukan oleh pihak Kemendagri, kita di daerah tinggal mengikuti saja. Saat ini ditingkat pusat sementara tahapan pembahasan untuk menentukan nomenklatur nama SKPD,” tambah Sarida.
Sementara itu, bertambahnya SKPD beserta struktur organisasi yang tertambah, membuat Pemkot harus mempersiapkan personil untuk menempatinya. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Pemkot, Adnan Masinae ketika dikonfirmasi mengaku tidak ada masalah dengan jumlah personil.
“Kita sudah siap dengan sumber daya yang ada saat ini. Mengingat, tindak lanjut dari undang-undang tersebut juga mengenai perombakan. Jadi, bisa saja personil yang sebelumnya menempati SKPD yang dirombak, pindah ke SKPD baru,” kata Adnan.
Sebelumnya, Sekretaris Kota (Sekkot), Tahlis Gallang SIP MM, mengungkapkan ada beberapa SKPD yang akan dirampingkan, seperti Badan Kepegawaian Daerah (BKD) turun status menjadi salah satu bagian di sekretariat daerah.
Ada pun SKPD yang dibubarkan yakni Dinas Tata Kota (Distakot), dimana untuk focus Tata Ruangnya akan dilimpahkan ke Dinas Pekerjaan Umum (PU), sementara untuk Pemadam Kebakaran (Damkar) disatukan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol). Kemudian, bidang komunikasi dan informasi di Dishubbudparkominfo akan menjadi SKPD sendiri, bidang pariwisatanya akan dengan dinas sosial dan tenaga kerja.
“Untuk pengisian pejabat pada OPD yang baru, akan kita laksanakan seleksi terbuka. Mudah-mudahan Oktober ini sudah selesai, agar OPD yang baru bisa menyesuaikan dan anggarannya bisa tercover di APBD 2017,” ungkap Tahlis.
Seperti diketahui, saat ini SKPD dilingkungan Pemkot Kotamobagu sebanyak 28. Jika telah ada penyesuaian OPD yang baru, maka jumlah SKPD bisa bertambah dan menjadi 35.(yg/gm)

Editor

Semua berita yang masuk di email redaksi akan di edit terlebih dahulu oleh tim editor bolmutpost kemudian di publish

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button