Sertifikasi Guru
Tunjangan Profesi Guru

9,5 Milyard Sertifikasi Guru Bolmut Yang Ditunggu-tunggu Siap Dibayarkan

Bolmutpost.com – Akhirnya kabar yang ditunggu-tunggu oleh para guru sertifikasi datang juga, pasalnya tunjangan profesi yang selalu dinanti akhirnya siap dibayarkan juga.
Dana sertifikasi guru sebesar Rp9,5 milyard akhir maret 2016 untuk triwulan 1 sudah di transfer ke rekening daerah oleh pemerintah pusat dan siap di bayarkan kepada 628 guru yang ada di kabupaten bolmut, “jelas Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olaraga (Dikpora) Bolmut melalui bidang Sertifikasi Dan Fungsional Guru, Iwan Panigoro kepada bolmutpost, Sabtu (05/07/2016).
“Kami tidak pernah melakukan pengendapan dalam pencairan dana tunjangan sertifikasi guru (DTSG). Guru bersertifikasi di bolmut akan mendapatkan haknya. Dana itu sudah ada di kas daerah dan siap ditransfer ke rekening masing-masing guru,” tegas panigoro.
Lanjutnya, memang ada keterlambatan dalam pencairan sertifikasi guru ini, pihaknya bukan mengulur-ngulur waktu atau menahan dana tersebut, tapi ini kan dana milyaran rupiah jadi kami harus serba hati-hati sebelum ada Juknis penyaluran pencairannya, “kata panigoro.
Ada juga daerah kabupaten kota lain yang sudah membayar walaupun belum ada SK dan No Juknis penyaluran, pihaknya tidak mau ambil resiko, nanti di kemudian hari kami juga yang direpotkan, untuk para teman-teman guru kiranya bisa bersabar sedikit, so nda lama kwa deng tetap mo cair, “harapnya.
Sementara itu, pemerhati pendidikan Arifin Bolota mengatakan, Pencairan Dana Sertifikasi Guru ini selalu dan terus terjadi gonjang-ganjing, bahkan membuat guru-guru berprasangka buruk terhadap pemerintah daerah dalam hal ini dikpora bolmut, “ungkapnya.
Dana sudah di transfer, SKTP sudah keluar, para guru-guru menuntut untuk di bayar tunjangan sertifikasinya (tunser) tapi juknis penyaluran belum ada, itu sama saja pemerintah pusat lempar batu kelaut daerah yang menyelam ambil batunya, “tegas arifin.
Ditambahkannya, harusnya pemerintah pusat itu harus jelas dalam memberikan juknis, harus ada Nomornya dan Cap, biar pemerintah daerah tidak ada keragu-ragaun dalam bertindak, pungkasnya.(rhp)

Tinggalkan Komentar Anda

Please enter your comment!
Please enter your name here