Enam Desa Segera Terima Dana Desa

Bolmutpost.com – Di Kabupaten Bolmong, soal penyaluran Dana Desa (Dandes), saat ini sudah ada enam desa yang memasukkan persyaratan pencairan tahap I ke Dinas Pendapatan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).
Adapun persyaratan untuk mencairkan Dandes itu seperti Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), rekomendasi camat dan rekomendasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) guna diverifikasi. Namun, pada proses pencairan Dandes 2016 ini, sejumlah desa yang mengusulkan pencairan masih pada tahap tiga tahun 2015 lalu. Enam desa yang sudah memasukan usulan pencairan itu yakni  Desa Tadoi, Bolaang, Lolan, Lolak II, Padang Lalow dan Desa Maelang.
Menurut Kepala Desa (Kades) Recky Waleleng, setelah diverifikasi, desanya memenuhi persyaratan menerima Dandes tahap tiga. “Memang dana desa tahap tiga tahun lalu belum sempat dicairkan karena keterbatasan waktu. Beruntung dana tersebut masih bisa dicairkan untuk pembangunan desa kami,” kata Recky.
Sementara, untuk Dandes tahap satu 2016, pihaknya juga sedang menyiapkan administrasi pencairannya. “Dandes tahun ini itu akan kami gunakan untuk pembangunan penyediaan air bersih,” tambahnya.
Kepala DPPKAD yang juga Plt Sekda Bolmong Drs Ashari Sugeha, mengimbau kepada para aparat desa yang mengelolah dana desa agar tetap konsisten pada aturan dalam penggunaanya. Karena jika melenceng, maka tidak menutup kemungkinan akan terjerat kasus hukum.
“Aparat desa harus bersabar dalam proses pencairan karena segala administrasi pesyaratan pencairan harus melalui verifikasi,” katanya.
Dia menjelaskan, untuk Dandes tahap satu tahun 2016 ini telah masuk ke rekening daerah sebesar Rp.62,2 miliar dari total Rp.119 miliar. Alokasi dananya untuk 200 desa di 15 kecamatan se Kabupaten Bolmong.
Lanjut Sekda, pembangunan berbasis pembangunan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor:6 Tahun 2014 (UU No:6/2014) Tentang Desa. “Pengambilan keputusannya berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor:2 Tahun 2015 (Permendesa No:2/2015) Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dalam hal ini, warga desa yang memutuskan masa depannya di bawah pembinaan unsur pemerintah di atas seperti camat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). “Untuk itu, konsultasi dan koordinasi diperlukan,” tandasnya. (ey/gm)

1 COMMENT

Tinggalkan Komentar Anda

Please enter your comment!
Please enter your name here