Pemerintah Kota Kotamobagu Rencanakan “Rombak” Organisasi Perangkat Daerah

Pemerintah Kota Kotamobagu Rencanakan “Rombak” Organisasi Perangkat Daerah

Bolmutpost.com – Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan  perubahan Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2017 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi tugas baru bagi Pemerintah Kota Kotamobagu.
Pasalnya, kedua aturan tersebut memerintahkan untuk setiap daerah, kabupaten dan kota untuk melakukan penyesuaian OPD. Nantinya, pada tahun 2017 mendatang, seluruh daerah sudah memiliki format baru dalam jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Penyesuaian ini pun akan berdampak pada berkurang dan bertambahnya SKPD. Contohnya, BPMD PP dan KB akan dipisah menjadi tiga SKPD, yakni Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Badan Perlindungan Perempuan dan Anak, dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Kemudian di Disperindagkop, Penanaman Modal akan dipisah dan menjadi Dinas Penanaman Modal.
Sementara itu, Dishubbudparkominfo, ke empat bidang masing-masing perhubungan, kebudayaan, pariwisata dan komunikasi informasi akan menjadi SKPD masing-masing.
“Dinas pendidikan juga akan berdiri sendiri, dipisah dengan pemuda dan olahraga. Kemudian Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP4K) akan menjadi Badan Ketahanan Pangan. Penyuluhnya akan digabung dengan Dinas Pertanian,” kata Sekretaris Kota (Sekkot) Tahlis Galang.
Selain itu lanjut Tahlis, Satpol PP akan ketambahan satu bidang, yakni ketertiban umum. Sehingga tugas pokok dan fungsi Satpol PP akan lebih bertambah.
“Kemudian BNK akan menjadi instansi vertikal, kalau Kesbangpol belum dan masih menjadi kewenangan daerah,” ujar Tahlis.
Ditambahkan Mantan Sekda Bolsel ini, untuk mengisi pejabat diistruktur OPD yang baru, pihaknya akan melaksanakan seleksi terbuka.
“Saya berharap, dengan adanya penyesuaian OPD, kinerja pemerintah bisa lebih maksimal lagi. Kemudian yang paling penting adalah pelayanan ke masyarakat harus tetap dimaksimalkan,” tambah Tahlis.
Di sisi lain, langkah yang dilakukan Pemkot kini sudah pada tahappenginputan indikator Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk dikirim ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). Hasil penginputan tersebut, akan menjadi dasar dalam pemberian skor untuk menentukan tipe SKPD.
“Penginputan sementara kita lakukan. Data semua SKPD kita input kemudian dikirim ke website Kemendagri. Setelah itu secara otomatis akan keluar skor. Skor itulah yang menentukan tipe SKPD, apakah tipe A, B atau C. Tipe A itu adalah SKPD yang strukturnya memiliki kepala, sekretaris dan empat bidang. Kalau Tipe B, ada kepala, sekretaris dan tiga bidang. Tipe C tidak ada sekretaris, hanya ada kepala dan dua bidang,” ungkap Kepala Bagian Hukum dan Organisasi, Sarida Mokoginta SH.
Sarida menambahkan, selesai penginputan oleh pemerintah daerah akan menindaklanjuti dengan Peraturan Daerah (Perda). DPRD Kotamobagu pun telah mengagendakan pembahasan OPD pada Program Legislasi Daerah (Prolegda) tahun 2016 ini.
“Penyesuaian OPD berlaku secara nasional untuk diikuti semua daerah. Nantinya tipe dan nama-nama SKPD ditentukan oleh pihak Kemendagri, kita di daerah tinggal mengikuti saja. Saat ini ditingkat pusat sementara tahapan pembahasan untuk menentukan nomenklatur nama SKPD,” tambah Sarida.(ym/gm)

Tinggalkan Komentar Anda

Please enter your comment!
Please enter your name here