Diduga Tender Via LPSE Bolmut Sarat Indikasi Kongkalikong

Diduga Tender Via LPSE Bolmut Sarat Indikasi Kongkalikong

Bolmutpost.com – Indikasi dugaan kongkalikong dalam proses tender di Layanan Pengadaan Secara Elektronik ( LPSE Bolmut ) Kabupaten Bolmut sangat kental.
Pokja mengggugurkan penawaran peserta lelang yang tidak diinginkan dengan alasan yang mengada-ada yang tidak sesuai dengan aturan-aturan PBJP, “ungkap Adi Surya Wirawan Purba Direktur CV. ADINDA KARYA PERSADA Kepada Bolmutpost, Jumat (22/7/2016).
Menurut Adi, Hal tersebut dapat dilihat pada hasil evaluasi pada semua paket pekerjaan yang dilelangkan khusunya pekerjaan Konstruksi.
Salah satunya adalah paket pekerjaan yang saya ikuti :
LPSE BolmutDan Berita Acara Hasil Pelelangan, dimana perusahaan kami digugurkan dengan alasan sebagai berikut :

LPSE BolmutDan pada saat aanwijzing saya pun mengajukan pertanyaan :

LPSE BolmutPenjelasan Panitia/Pokja ULP

LPSE BolmutOleh sebab itu kami mengajukan sanggahan kepada Pokja, pada Pasal berapa di dalam SDB LKPP atau Perka LKPP yang mengatur diperbolehkan disyaratkannya :
  1. Analisa Teknis
  2. Skema Penggunaan Tenaga, Bahan dan Alat
Dimana di dalam Permen PUPR 31/2015 yang merupakan Petunjuk Teknis dari Perpres 54/2010 dan perubahannya, dimana Permen tersebut tidak menyebutkan bahwa hanya dipergunakan di dalam lingkup atau di LPSE Kementerian Umum tetapi mencakup seluruh pekerjaan konstruksi di seluruh Indonesia dan menjadi acuan bagi Pokja ULP dalam menyusun syarat-syarat teknis.
Atas hal tersebut Pokja telah melakukan rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat dan melakukan penyalahgunaan wewenang dengan menambah persyaratan yang telah diatur didalam aturan-aturan PBJP.
Dan Pokja pun memberikan jawaban yang menurut saya tidak relevan dengan apa yang saya pertanyakan dan berkesan penuh kebingungan.
Tetapi Jawaban Sanggahan yang Pokja berikan tidak menjawab pertanyaan kami dan hanya mengurai tentang Permen PUPR No. 31/2015 yang jelas-jelas Pokja tidak mengacuhkan Permen tersebut pada setiap pelelangan di LPSE Bolaang Mongondow Utara dan berlindung dengan alasan hanya menggunakan apa yang diterbitkan oleh LKPP.
Perlu diketahui bahwa Permen PUPR 31/2015 adalah Petunjuk Teknik dari Perpres 54/2010 dan perubahannya sebagai referensi Pokja dalam menyusun dokumen pengadaan, mengevaluasi penawaran dan mengevaluasi kualifikasi sebuah pelelangan konstruksi di seluruh Indonesia baik anggaran bersumber dari APBN atau APBD.
Bahwa Dokumen Pengadaan yang dibuat Pokja telah menyalahi aturan-aturan PBJP dimana Pokja telah menambah persyaratan di luar yang sudah ditetapkan dalam Perpres 54/2010 dan perubahannya serta turunannya sehingga menciptakan persaingan yang tidak sehat.
Berdasarkan hasil evaluasi terlihat inkonsistensi Pokja atas Dokumen Pengadaan yang dibuatnya, entah karna Pokja diintervensi ataukah Pokja ber-Kolusi. Pada paket Pekerjaan
Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan kehutanan (Lelang Ulang) dan Pembangunan Puskesmas Boroko Menjadi PRI Mampu Poned, Pokja menggugurkan penawaran salah satu penyedia dengan alasan bahwa : Tidak menyampaikan formulir TKDN.
Sesuai dengan Dokumen Pengadaan Bab III, 26.4.b.1) khusus untuk peserta yang tidak menyampaikan formulir TKDN, maka penawarannya tidak digugurkan dan nilai TKDN nya dianggap 0 (nol). Sangat kontradiksi dengan apa yang ada di Dokumen Pengadaan dengan cara Pokja mengevaluasi Dokumen Penawaran peserta lelang.
Dan atas hal ini pun Pokja terbukti telah melanggar dalam hal mengevaluasi penawaran peserta lelang pada paket-paket yang ada di LPSE bersangkutan. Pokja pasti mengetahui tata cara evaluasi penawaran untuk skema atau jadwal kebutuhan dan Pokja tidak menjelaskannya di Jawaban Sanggahan dan memutuskan bahwa Sanggahan kami ditolak, ada apa???.
Mengenai Analisa Teknis tidak ada klausal di dalam Permen PUPR tersebut yang memperbolehkan disyaratkan. Bahwa Analisa Teknis adalah uraian yang mengurai komposisi atau koefisien bahan, tenaga kerja dan peralatan sehingga menghasilkan sebuah Harga Satuan Pekerjaan yang disusun oleh Konsultan Perencana sebagai dasar penetapan Pagu Anggaran dan HPS.
Dimana menurut kami bahwa Analisa Teknis dan Skema Penggunaan Bahan, Alat dan Tenaga Kerja tidak substansial dan tidak mempengaruhi mutu atau kualitas pekerjaan karna telah ada Jadwal Waktu Pelaksanaan dan Analisa Harga Satuan Pekerjaan. Dan Pokja terkesan hanya mencari-cari alasan untuk mengugurkan penawaran dari peserta lelang.
Kiranya dengan adanya pemberitaan ini Pokja Bolaang Mongondow Utara dapat melaksanakan pelelangan (via lpse bolmut) yang tranparan, adil/tidak diskriminatif dan sehat serta sesuai dengan aturan-aturan PBJP yang berlaku, “keluh Adi Surya.
Sementara itu, Sampai Berita ini diposting, Usaha konfirmasi bolmutpost kepada Ketua Pokja Pengadaan Jasa Konstruksi dan Konsultasi Kabupaten Bolmut, M. Tang Cora, ST, M.Si dan anggotanya belum Berhasil (Diluar Jangkauan). (rhp)

Editor

Semua berita yang masuk di email redaksi akan di edit terlebih dahulu oleh tim editor bolmutpost kemudian di publish

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button