Soal Perselingkuhan PNS
Photo design by BP
BolmutPOST – Lembaga Pemantau Pembangunan Pemerintahan dan Kemasyarakatan (LP3K) Bolaang Mongondow Utara, Syamsudin Olii, berharap agar Bupati Bolmut, Depri Pontoh tak menolerir para Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun non PNS yang kedapatan berselingkuh. Olii juga “menantang” Bupati agar tidak tebang pilih dalam menangani kasus Soal Perselingkuhan PNS dan aparat Desa.
Menurutnya, terkuaknya kasus perselingkuhan yang sudah marak di daerah adat ini yang melibatkan aparatur negara atau PNS dan juga masyarakat, akan menjadi preseden buruk bagi pemerintahan Bupati, Depri Pontoh dan wakil Bupati, Suriansyah Korompot. Apalagi Susunan Organisasi dan Tata Kepegawaian (SOTK) akan diberlakukan pada 2017 mendatang.
Oleh karena itu, Olii meminta Bupati agar benar-benar serius menangani kasus perselingkuhan PNS dan Non PNS. Bila penanganannya tak serius, kata Olii, kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah daerah yang duduk di “Gedung Putih”, dalam hal ini Bupati dan wakil Bupati, dipastikan menurun.
“Maraknya perselingkuhan yang terjadi di kalangan PNS diakui atau tidak akan berdampak buruk pada kepercayaan masyarakat. Apalagi kalau mereka yang selingkuh itu nantinya mendapat kedudukan dalam susunan SOTK yang baru di 2017 nanti. Kalau yang memimpin saja sudah tidak bersih, maka akan kesulitan untuk membina bawahannya,” kata Olii, Sabtu (22/10/2016).
Hampir beberapa bulan terakhir ini, banyak PNS, Aparatur Desa dan Masyarakat yang tertangkap tangan sedang berselingkuh, menurut Olii, hanya sebagian kecil dari maraknya kasus perselingkuhan yang ada di Bolmut. kasus seperti ini bahkan sudah menjadi rahasia umum. “Perselingkuhan seperti fenomena gunung es, dimana yang muncul di permukaan hanya sebagian kecil saja,” jelasnya.
Sepertinya, Lanjut Olii ini Tokoh-Tokoh Agama, Tokoh-Tokoh adat, dan Pemerintah daerah, so nda perduli deng ini kehidupan sosial masyarakat terlebih pada persoalan pelanggaran hukum agama, hukum perkawinan dan hukum adat.
Ini penyakit masyarakat seharusnya di setiap wilayah mulai dari kecamatan sampai desa/dusun ada control areal secara intensif, jangan hanya di biarkan, sebab kalau ini di biarkan, pasti dan pasti akan berkembang biak “tegasnya.(rhp)

Tinggalkan Komentar Anda

Please enter your comment!
Please enter your name here