Ultimate magazine theme for WordPress.

LSM-LP3K : Legalitas Bongkar Muat Pelabuhan Tanjung Sidupa Diduga Ilegal

0 46

Pelabuhan Laut Tanjung Sidupa Untuk Siapa ?

BolmutPOST – Kabupaten bolmong utara sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi perikanan yang di bilang cukup lumayanlah, tidak salah kalau pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mendirikan pembangunan pelabuhan di wilayah kecamatan pinogaluman tepatnya di desa tuntung yang merupakan daerah pesisir pantai.
Namun sayangnya, pembangunan pelabuhan laut tanjung sidupa yang di mulai sejak tahun kemarin, hingga kini belum bisa dimanfaatkan sepenuhnya sebagaimana mestinya.
Lembaga Pemantau Pembagunan Pemerintahan Dan Kemasyarakatan (LP3K), Alfin Syamsudin Olii menilai, legalitas keagenan operasional bongkar muat pelabuhan tanjung sidupa sudah di salahgunakan.

“Kami menemukan adanya indikasi penyalahgunaan jabatan dan kewenangan oleh kepala pelabuhan (kakapel) labuang uki yang membawahi operasional pelabuhan tanjung sidupa,”katanya.

Menurut Olii, Keagenan bongkar muat barang mereka hanya mendapat rute khusus pelabuhan bitung tapi oleh Kakapel labuang uki mereka diberikan izin keagenan bongkar muat sampai pelabuhan tanjung sidupa.
Tentu hal ini melanggar UU No.5 tentang perhubungan laut dan itu di akui oleh perwakilan agen bongkar muat barang Mukhlis saat bersua dilokasi pelabuhan tanjung sidupa kemarin, Sabtu (06/11/2016),”jelas olii.
Ditambahkannya, kepala kantor pelabuhan tanjung sidupa Aldat meminta maaf dan merasa bersalah atas kegiatan bongkar muat tersebut.
Sementara itu, Kakapel labuang uki ketika dikonfirmasi via seluler sedang berada di Jakarta.
Kegiatan bongkar muat barang di pelabuhan tanjung sidupa Untuk sementara dihentikan sambil menunggu tindakan tegas dari aparat dan dinas terkait.
Ditempat terpisah, Kepala dinas perhubungan Drs Syarifudin Potabuga ketika di konfirmasi, mengatakan memang benar belum ada izin, dan mereka tidak ada koordinasi dengan pemerintah daerah, kewenangannya pun masih di berikan ke pelabuhan labuang uki.
Disarankan kepada masyarakat untuk segera membentuk Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) sesuai dengan peraturan menteri perhubungan (permenhub) agar ada kepastian status kepegawaian tenaga bongkar muat di pelabuhan,” tegasnya kepada bolmutpost, Minggu (06/11/2016).

Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.